BIDIKFAKTA – Menjelang Kongres ke IV Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) di Kota Ternate Maluku Utara, kian semakin memanas. Tak sedikit pihak meminta agar pelaksanaan kongres kali ini dijadikan momentum konsolidasi besar untuk menata kembali arah, tujuan, dan orientasi perjuangan organisasi secara jelas dan independen. Seluruh pengurus HPMS di berbagai cabang diminta melahirkan kepemimpinan yang memahami sejarah, nilai perjuangan, serta masa depan HPMS tanpa terikat dengan struktur atau kepentingan kekuasaan mana pun.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Pembina HPMS Cabang Ambon, Rifaldi Panigfat, S.Sos, bahwa kongres seharusnya menjadi arena adu gagasan, bukan sekadar perebutan jabatan. Menurutnya, seluruh persoalan strategis di Kabupaten Kepulauan Sula wajib dibahas secara mendalam untuk dirumuskan menjadi rekomendasi perjuangan HPMS sebagai bentuk bakti sosial dan kontrol intelektual terhadap kebijakan pemerintah daerah kedepannya.
“HPMS harus kembali pada khitah perjuangannya. Arah kebijakan kongres harus disadari panitia dengan mengutamakan eksistensi dan independensi organisasi, serta membuka ruang konsolidasi yang luas bagi seluruh cabang, termasuk Manatol, Malomkub, Walima, dan Poa Dohoi,” tegas Rifaldi dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/1/2026).
Ia juga menyampaikan catatan kritis terhadap dinamika internal organisasi. Kegagalan kepengurusan pusat sebelumnya dinilai harus menjadi pelajaran serius, bahkan disebut memiliki konsekuensi moral dan sosial sehingga tidak layak terlibat kembali dalam forum kongres yang akan digelar pada tanggal 11 Januari 2026 mendatang.
Selain itu, Rifaldi mengingatkan adanya kekhawatiran besar terhadap potensi intervensi Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Sula dalam tubuh HPMS, termasuk munculnya kandidat ketua umum yang diduga memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
“Perlu ditegaskan, HPMS bukan alat kontrol kekuasaan, melainkan alat kontrol sosial. Jika selama ini Pemda Sula saja abai terhadap HPMS, lalu apa harapan yang bisa digantungkan pada figur yang lahir dari lingkaran kekuasaan tersebut,” ujarnya.
Ia menilai kondisi Kabupaten Kepulauan Sula yang masih berada dalam kategori daerah termiskin saat ini mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan secara struktural. Karena itu, HPMS diminta bersikap tegas menjaga idealisme dan tidak terjebak pragmatisme politik dalam memilih pemimpin HPMS pada momentum kongres yang akan dilaksanakan.
“HPMS harus belajar memilih pemimpin, bukan sekadar ketua. Jangan sampai salah memilih, karena nasib HPMS bisa berakhir seperti daerahnya sendiri yang dipimpin dua dekade tanpa perubahan yang nyata,” tegas Rifaldi.
Rifaldi juga mengajak pemuda di Kepulauan Sula yang dinilai masih bersih, kuat secara moral, dan kaya gagasan untuk berani tampil memimpin HPMS ke depan. Ia mengingatkan agar marwah organisasi tidak dirusak oleh kepentingan hierarki kekuasaan yang bermental rusak di tubuh birokrasi Kepulauan Sula saat ini.
