BIDIKFAKTA – Gelombang keresahan insan pers dan masyarakat Halmahera Selatan mencapai puncaknya. Aliansi Pers Halsel Bersatu, yang beranggotakan jurnalis, mahasiswa, dan aktivis sipil, mengumumkan akan menggelar aksi damai terbuka pada Jumat, 25 Juli 2025, untuk menuntut transparansi dan keadilan atas dugaan penyimpangan dana media senilai Rp 3,4 miliar yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Halmahera Selatan.
Aksi yang akan diikuti oleh lebih dari 100 peserta ini mengangkat tema “Desak Transparansi Dana Media Kominfo, Lawan Ketimpangan & Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Publik”. Hal ini digambarkan sebagai momentum awal pembongkaran praktik tidak sehat dalam distribusi anggaran publik yang selama ini dianggap tertutup dan tidak akuntabel.
Koordinator Umum, Mansur Emo, dalam pernyataan resminya menyebut bahwa aliansi telah mengantongi sejumlah bukti administratif serta laporan indikatif adanya praktik pengelolaan dana media yang tidak sesuai asas pemerataan, profesionalisme, dan tanggung jawab anggaran.
“Dari total Rp 3,4 miliar yang tercatat dalam belanja media TA 2024–2025, kami menemukan indikasi kuat pengelolaan dana itu mengalir ke media-media tertentu yang diduga kuat tidak melalui mekanisme verifikasi yang sah. Sementara media lokal yang aktif dan berkontribusi justru diabaikan,” tegas Mansur.
Yang menjadi perhatian, rute aksi masih dirahasiakan oleh pihak aliansi. Langkah ini sengaja diambil untuk menambah tekanan moril sekaligus sebagai simbol bahwa pengawasan publik bisa hadir di mana saja, kapan saja.
Tak hanya orasi, aliansi juga akan menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada pihak berwenang yang berisi desakan kepada DPRD Komisi I untuk memanggil Kepala Dinas Kominfo dan Kabid Komunikasi agar menjelaskan secara terbuka penggunaan dana media tersebut.
Aksi ini dipastikan berlangsung damai, konstitusional, dan sah secara hukum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Ini bukan sekadar aksi. Ini gerakan hati nurani. Sudah terlalu lama kita melihat anggaran media dikelola tidak sehat, tidak adil, dan cenderung menutup ruang kontrol,” tambah Mansur.
