BIDIKFAKTA – Di tengah kondisi negara yang dinilai berada dalam situasi kritis, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak sejumlah lembaga negara, termasuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Polri, agar bersikap bijak dan tidak represif terhadap rakyat.
Dalam siaran pers resmi yang diterima redaksi, Minggu (31/8/2025), DPP GMNI menilai bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi ujian besar. Hal itu ditandai dengan mandeknya penyerapan aspirasi rakyat oleh DPR serta maraknya tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat.
“Negara sedang dalam tekanan. DPR gagal menjalankan fungsinya secara maksimal, sementara aparat cenderung represif dalam menangani aspirasi rakyat,” tegas DPP GMNI.
Salah satu tuntutan utama GMNI adalah agar MKD segera memberhentikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, atas pernyataannya yang dinilai provokatif dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Tak hanya itu, GMNI juga mendesak DPR menghentikan pembahasan kenaikan tunjangan yang dianggap tidak masuk akal dan menyakiti rasa keadilan publik.
Terkait insiden meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang diduga terlindas mobil taktis Brimob, GMNI juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab dan menindak tegas oknum yang terlibat.
“Kami menuntut Kapolri segera memecat aparat yang terlibat. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” terang DPP GMNI dalam pernyataannya.
Ketua DPC GMNI Bandung, Muhammad Irvan Fadillah Ramadhan, juga turut menegaskan bahwa GMNI akan terus berdiri bersama rakyat dan mengawal demokrasi.
“Kami menuntut DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bukti komitmen memberantas korupsi. Selama rakyat masih tertindas, GMNI akan tetap berada di garis depan perjuangan,” ujar Irvan.
GMNI juga mengecam keras tindakan kekerasan aparat terhadap massa aksi di berbagai daerah serta sikap diam sejumlah anggota DPR terhadap suara rakyat.
“Atribut boleh rusak, tubuh boleh terluka, tapi semangat juang kami takkan padam. GMNI tidak akan pernah mundur, apalagi tunduk,” seru Irvan.
Sebagai penutup, DPP GMNI turut mendesak reformasi internal di tubuh Polri agar kembali ke tugas pokok yakni, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat bukan menjadi alat kekuasaan untuk menekan rakyat.
“Kami peringatkan seluruh jajaran Polri di tanah air, jangan sekali-kali bertindak represif terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai,” demikian seruan DPP GMNI dalam siaran pers yang diterima bidikfakta.id.
