BIDIKFAKTA – Aksi unjuk rasa kembali digelar Front Pemuda Peduli Infrastruktur (FPPI) Provinsi Maluku Utara, di depan Kantor Wali Kota, Dinas PUPR dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kamis (4/9/2025). Massa mendesak, Tauhid Soleman untuk segera mencopot Rus’an M. Nur Taib dari jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Ternate.
Koordinator lapangan Andi, mengungkapkan dugaan kuat praktik korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kota Ternate. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku Utara tahun 2024, ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek infrastruktur senilai Rp 219,6 juta.
“Dugaan korupsi juga terjadi pada proyek pemeliharaan trotoar dalam kota senilai Rp 1,42 miliar yang dikerjakan CV Citra Mandiri. BPK menemukan kekurangan volume sebesar Rp 206 juta lebih,” ujar Andi.
Selain itu, pekerjaan lanjutan akses jalan Sulamadaha–Holl oleh CV HBN juga bermasalah. Dengan pagu anggaran Rp 1,1 miliar, BPK mencatat kekurangan volume sebesar Rp 13,5 juta.
Massa juga menyoroti proyek jalan Melati–Kalumata yang dikerjakan CV Medina Jaya Konstruksi dengan nilai kontrak Rp 4,4 miliar. Hingga kini progres pekerjaan baru 50 persen dan mandek sejak Desember 2024 lalu.
“Kami menduga ada kongkalikong antara Dinas PUPR dan rekanan. Proyek ini sudah jelas mangkrak dan merugikan keuangan daerah,” tegas Andi.
Para demonstran menuntut Wali Kota Ternate segera mencopot Kadis PUPR, bendahara, serta para PPK yang terlibat. Mereka juga mendesak Polda Maluku Utara dan Kejati Maluku Utara untuk memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk Direktur CV Citra Mandiri dan CV HBN.
