BIDIKFAKTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025).
Pengukuhan ini menjadi penegasan komitmen GMNI memperkuat peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam mendorong pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, serta berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menilai maraknya bencana ekologis di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera, menjadi refleksi kegagalan model pembangunan yang abai terhadap prinsip keadilan dan keberlanjutan.
“Pasal 33 UUD 1945 adalah kerangka konstitusional pembangunan ekonomi nasional yang menempatkan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan sebagai orientasi utama. Karena itu, pembangunan ekonomi hijau harus dipercepat,” ujar Risyad.
Ia menegaskan, bencana alam yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pendekatan ekologi politik dalam perumusan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
“Pembangunan ekonomi hijau berbasis ekologi politik menjadi keniscayaan agar kemakmuran rakyat tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Risyad menyatakan, GMNI siap berperan sebagai mitra strategis pemerintah melalui dialog kebijakan, kajian akademik, dan partisipasi aktif kader dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat konstitusi.
Namun demikian, GMNI juga menegaskan perannya sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab.
“Ketika kebijakan menjauh dari asas kekeluargaan dan belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata, GMNI akan menyampaikan kritik konstruktif dan alternatif kebijakan berbasis kajian ilmiah,” katanya.
Dalam pengukuhan tersebut, Muhammad Risyad Fahlefi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI periode 2025–2028. Kepengurusan ini berkomitmen melanjutkan perjuangan organisasi dengan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme.
“GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan rakyat, setia pada Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Risyad.
