Oleh: Dr. Mohtar Umasugi ( Akademisi STAI Babussalam Sula )
BIDIKFAKTA – Dua minggu terakhir, ketika membuka layar ponsel dan membaca berbagai pemberitaan media online di Kepulauan Sula, ada satu fenomena yang menarik perhatian saya. Pemberitaan tentang imbauan pemberhentian izin pesta ronggeng (joget) pada malam hari begitu mendominasi ruang informasi publik.
Hampir setiap hari isu ini menjadi bahan pemberitaan, diskusi, perdebatan, bahkan saling memberikan argumentasi di media sosial. Ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan, dan ada pula yang melihatnya dari perspektif kebudayaan, keamanan, serta ketertiban sosial.
Saya tidak bermaksud menganggap persoalan pelarangan izin ronggeng ( joget ) sebagai sesuatu yang tidak penting. Sebab, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan bersama. Begitu pula menghargai kebiasaan yang bukan tradisi dan budaya lokal merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam merawat identitas sosial masyarakat.
Namun, di tengah ramainya pemberitaan tersebut, saya justru memiliki pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa perhatian publik begitu terkonsentrasi pada persoalan ronggeng ( joget ), sementara berbagai persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat seolah-olah tidak mendapatkan perhatian yang sama?
Bagaimana dengan pemberitaan kasus korupsi? Bagaimana dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus asusila, dan berbagai persoalan sosial lainnya? Bagaimana dengan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi rakyat, serta berbagai kebijakan pemerintah daerah yang membutuhkan pengawasan publik?
Apakah semua persoalan tersebut sudah selesai sehingga perhatian kita dapat lebih banyak diarahkan pada perdebatan tentang pesta ronggeng ( joget )?
Saya kira, pertanyaan ini penting untuk direnungkan.
Dalam perspektif sosiologi komunikasi, fenomena ini dapat dibaca melalui teori Agenda Setting yang diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw.
Teori tersebut menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan memengaruhi perhatian publik melalui intensitas pemberitaan terhadap suatu persoalan. Ketika satu isu terus-menerus muncul di ruang informasi, masyarakat cenderung menempatkannya sebagai persoalan yang paling penting untuk dibicarakan.
Artinya, persoalan yang paling ramai diberitakan belum tentu merupakan persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan.
Di sinilah kita perlu membangun kecerdasan dalam membaca informasi. Jangan sampai frekuensi pemberitaan membuat kita kehilangan kemampuan menentukan prioritas persoalan publik.
Saya tidak sedang menyimpulkan bahwa ramainya pemberitaan ronggeng merupakan bagian dari skenario pengalihan isu. Untuk sampai pada kesimpulan seperti itu tentu dibutuhkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi, kita juga tidak boleh menutup ruang pertanyaan kritis. Mengapa persoalan tertentu begitu ramai dibicarakan, sementara persoalan lain yang menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan masyarakat kurang mendapatkan perhatian?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan ruang publik dan demokrasi lokal.
Menurut saya, ada persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai izin pesta ronggeng ( joget ).
Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, kesempatan ekonomi, serta kebijakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
Masyarakat juga membutuhkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, setiap program pembangunan harus memiliki ukuran keberhasilan, dan setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas merupakan prinsip penting yang harus dijalankan.
Karena itu, perhatian masyarakat tidak boleh berhenti pada persoalan ketertiban hiburan malam. Kita juga perlu terus mengawasi bagaimana anggaran daerah dikelola, bagaimana program pemerintah dilaksanakan, apakah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, dan apakah pembangunan berjalan sesuai dengan arah perencanaan.
Sebab, pembangunan daerah tidak diukur dari seberapa banyak program yang diumumkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Saya memahami bahwa media online memiliki pertimbangan jurnalistik dalam menentukan berita yang layak dipublikasikan. Isu yang aktual, kontroversial, dan mendapatkan respons luas tentu memiliki nilai berita tersendiri.
Namun, media juga mempunyai fungsi edukasi dan kontrol sosial. Media tidak hanya bertugas memberitakan apa yang sedang ramai dibicarakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga agar persoalan publik yang mendasar tetap berada dalam perhatian masyarakat.
Demikian pula masyarakat. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang mengikuti arus perdebatan di media sosial. Kita harus menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan membedakan antara persoalan yang sedang viral dan persoalan yang membutuhkan penyelesaian serius.
Kita boleh berbeda pendapat tentang ronggeng. Kita boleh mendukung atau mengkritisi imbauan pemberhentian izin pesta ronggeng pada malam hari. Namun, jangan sampai perbedaan pandangan itu menghabiskan seluruh energi sosial kita.
Kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap keadilan, kesejahteraan, dan masa depan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat persoalan Kepulauan Sula secara lebih luas.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang boleh berjoget pada malam hari, sementara kita lupa mengawasi siapa yang sedang mengelola uang rakyat, bagaimana kebijakan dijalankan, dan ke mana arah pembangunan daerah ini dibawa.
Jangan sampai kita begitu aktif memperdebatkan pesta ronggeng, tetapi kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Jangan sampai kita ramai membicarakan ketertiban hiburan malam, tetapi kehilangan keberanian untuk mengawal transparansi anggaran, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan mempertanyakan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat.
Bagi saya, masyarakat yang memiliki kesadaran demokrasi bukan hanya masyarakat yang mampu menyampaikan pendapat, tetapi juga masyarakat yang memiliki keberanian mengawasi kekuasaan dan kepedulian terhadap persoalan bersama.
Ronggeng boleh menjadi perbincangan publik, tetapi jangan biarkan persoalan rakyat kehilangan panggung.
Sebab, masa depan Kepulauan Sula tidak ditentukan oleh seberapa ramai kita memperdebatkan siapa yang boleh berjoget pada malam hari, tetapi oleh seberapa serius kita mengawal pemerintahan, menjaga uang rakyat, memenuhi kebutuhan dasar, dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Salam akal sehat dari Sula.
