KEPULAUAN SULA,BidiFakta.id – Perumpamaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Komisi I seperti “Buaya” dianggap pantas. Penyematan tersebut, lantaran lidah Komisi I untuk mengontrol kebijakan publik dan Pemerintahan dinilai sudah tak ada.
“Bupati FAM memang sangat hebat. Orang Sula harus akui itu, bayangkan setingkat mulut wakil rakyat kita saja ia mampu jahit hingga rapat. Bungkamnya Komisi I DPRD di tengah efesiensi keuangan negara hari ini sangat merugikan masyarakat tapi Ketua dan anggota DPRD kita di bukit harapan memilih diam dan bisu,”ungkap Rifki Leko, Ketua GMNI Kepulauan Sula, Jumat 13 Juni 2025.
Seharusnya, kata Rifki, DPRD, memberikan teguran keras atas keberangkatan 78 Kades saat ini ke Jakarta dan dilaur negeri dalam rangka agenda Bimtek. Sesuai dengan arahan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Namun, bukanya taat, Bupati Ningsi malah boyong Kades ramai-ramai ke tanah rata. Ningsi memang pantas di acungi jempol sebab, DPRD kita saja di buat tak berdaya,”ucap Rifki.
Kepada wartawan media ini, Rifki menegaskan bahwa, DPC GMNI Kepulauan Sula, akan menyurat ke DPRD terkait keberangkatan 78 Kades keluar Daerah saat ini.
“Kami akan gandeng LBH untuk RDP bersama DPRD. Persoalan 78 Kades yang keluar Daerah ini, diamnya Ketua Komisi I patut dipertanyakan,” tegas Rifki.
Dari kasus Bimtek yang sudah berulang kali dilakukan para Kades di Kepulauan Sula. Setelah ditelusuri tak satupun hasil Bimtek itu yang bermanfaat dan berdampak pada kepentingan masyarakat.
“Dan dari 83.763 Desa yang ada di indonesia, hanya Bupati FAM yang paling berani melawan arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah efesiensi keuangan negara,” terang Rifki.
Sementara, sampai berita ini ditayangkan, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Hi. Safrin Gailea, Kadis PMD Rahmat Silia dan Inspektur Inspektorat Kamarudin Mahdi belum berhasil dimintai keterangan.
