BIDIKFAKTA – Aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, diminta menelusuri dugaan penyimpangan, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepulauan Sula.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya informasi dari sumber internal Dinkes Sula yang menyebut terdapat persoalan dalam pengelolaan anggaran BOK, termasuk dugaan pemotongan dana dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1 miliar.
Dana BOK sendiri merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan dikelola sesuai ketentuan serta petunjuk teknis yang berlaku. Namun hingga kini, rincian resmi mengenai pagu dan alokasi final Dana BOK Tahun 2026 untuk masing-masing Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sula belum dipublikasikan secara terbuka oleh Dinas Kesehatan.
Selain persoalan Dana BOK, sumber tersebut juga mengungkap adanya permintaan partisipasi kepada sejumlah Puskesmas dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut sumber, nominal partisipasi yang diminta dari sejumlah Puskesmas disebut mencapai puluhan juta rupiah.
“Bukan hanya persoalan dana BOK. Untuk kegiatan HKN juga ada permintaan partisipasi dari Puskesmas dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah,” ujar sumber kepada media, Jumat (13/11/26).
Atas informasi tersebut, APH, mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan hingga aparat pengawasan pemerintah yang berwenang, diminta melakukan penelusuran terhadap seluruh dokumen perencanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOK Tahun 2026 tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Fiyanti Buamona, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi terkait informasi tersebut.
