BIDIKFAKTA — Proyek pembangunan jalan hotmix di Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, dinilai gagal total. Hal itu mengapungkan kritik tajam dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Halsel, yang menyebut proyek tersebut sebagai bukti buruknya tata kelola infrastruktur daerah, khususnya di bawah kepemimpinan Kepala Dinas PUPR, Idham Pora.
Kecaman ini disampaikan oleh Toban Bonjol, kader GMNI Halsel, yang menyebut bahwa penantian panjang masyarakat Makian atas akses jalan yang layak telah berujung pada kekecewaan mendalam.
“Sudah bertahun-tahun rakyat Makian menunggu bukti, bukan janji. Ini bukan sekadar proyek gagal melainkan penghinaan terhadap martabat rakyat. Pemerintah seakan menutup mata atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat,” tegas Toban.
Menurut Toban, keterlambatan pembangunan jalan ini tak bisa lagi dibenarkan sebagai persoalan teknis semata. Dampaknya telah merambah berbagai sektor vital, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, distribusi logistik, hingga mobilitas ekonomi warga. Pulau Makian, seolah dihapus dari peta prioritas pembangunan daerah.
“Harapan rakyat akan jalan ini mulai pupus. Ini adalah bentuk ketimpangan dan ketidakadilan yang tak boleh terus dibiarkan. Makian bukan pulau yang bisa terus-menerus dianaktirikan,” lanjutnya.
GMNI Halsel juga menuding lemahnya pengawasan dan minimnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai penyebab utama proyek ini terbengkalai. Keterlambatan yang berkepanjangan, kata Toban, mencerminkan ketidaksiapan dan ketidakseriusan Pemda Halsel dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
“Jika dalam waktu dekat tak ada langkah konkret dari Dinas PUPR maupun Bupati Halsel, kami akan menggelar Konfrontasi Gerakan Jilid II di depan Kantor PUPR. Ini bentuk perlawanan terhadap matinya komitmen negara terhadap rakyat,” ancamnya.
Tak hanya mendesak percepatan pembangunan fisik, GMNI juga menuntut transparansi anggaran, audit menyeluruh, serta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas PUPR.
“Kami tidak main-main. Jangan anggap enteng suara rakyat. Diamnya rakyat hari ini bisa berubah menjadi ledakan kemarahan esok hari,” ujarnya dengan nada tajam.
Di akhir pernyataannya, Toban menegaskan bahwa GMNI Halsel akan terus berdiri di garis depan bersama masyarakat Pulau Makian untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka dan mendesak keadilan pembangunan yang merata, terutama di wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini terpinggirkan.
“Pemerintah harus bertanggung jawab! Rakyat sudah terlalu lama jadi korban proyek mangkrak. Cukup sudah! Rakyat bukan tawanan politik lima tahunan. Kami akan terus bersuara sampai keadilan hadir di tanah Makian!”
