BIDIKFAKTA — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenisme (DPC GPM) Halmahera Selatan mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, untuk segera turun langsung ke lokasi banjir dan memprioritaskan pemulihan ekosistem mangrove yang rusak di wilayah pesisir Labuha.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menilai respons Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih lemah dalam menghadapi bencana yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
“Gubernur tak bisa hanya mengandalkan laporan dari bawahan. Harus turun langsung melihat dampak kerusakan dan penderitaan warga, terutama di kawasan yang terdampak konversi mangrove,” tegas Harmain.
Ia menyebut, banjir yang melanda beberapa hari terakhir tidak hanya dipicu cuaca ekstrem, tetapi diperparah oleh rusaknya hutan mangrove yang selama ini berfungsi sebagai pelindung alami kawasan pesisir.
“Ini bukan semata bencana alam. Ini akibat salah kelola lingkungan yang terus dibiarkan,” ujarnya.
GPM Halsel mendesak evaluasi serius atas kebijakan tata ruang dan perlindungan kawasan pesisir, serta menekankan pentingnya rehabilitasi hutan mangrove dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
“Pemerintah provinsi dan daerah harus hadir, bertanggung jawab, dan membenahi pengelolaan lingkungan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” lanjut Harmain.
GPM berharap kehadiran langsung Gubernur dapat menjadi awal dari komitmen nyata untuk mencegah bencana serupa di masa depan, melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan masyarakat pesisir.
