Oleh: Jefri A.S Rette Sekawael
BIDIKFAKTA – Ironi terbesar demokrasi Indonesia hari ini adalah ini: partai-partai politik yang lahir dari rahim Reformasi justru berubah menjadi penggali kubur Reformasi itu sendiri. Mereka berdiri di atas puing-puing Orde Baru sambil berteriak soal demokrasi, tapi di saat yang sama sibuk mencari jalan pintas untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya. Pilkada via DPRD adalah bukti paling telanjang dari pengkhianatan itu.
Reformasi 1998 tidak lahir untuk memindahkan kedaulatan dari tangan rakyat ke ruang-ruang gelap lobi politik. Reformasi lahir karena rakyat muak pada kekuasaan yang diputuskan oleh segelintir elite, penuh transaksi, dan anti-kontrol publik. Pemilihan langsung adalah koreksi sejarah. Maka ketika hari ini ada partai reformasi yang dengan enteng mendorong Pilkada lewat DPRD, itu bukan sekadar kemunduran itu pengkhianatan ideologis.
Dalih yang dipakai pun klise dan munafik: biaya mahal, politik uang, konflik horizontal. Seolah-olah DPRD adalah ruang steril dari korupsi dan transaksi. Ini kebohongan publik. Justru sejarah menunjukkan DPRD adalah salah satu episentrum politik dagang sapi. Memindahkan Pilkada ke DPRD bukan menghilangkan politik uang, tapi memusatkannya. Dari suara jutaan rakyat menjadi cukup puluhan orang yang bisa “diamankan”. Murah biaya, iya murah untuk calon, mahal untuk demokrasi.
Elit dari Partai-partai ini lupa atau pura-pura lupa bahwa mereka dulu berteriak paling keras menuntut pemilihan langsung. Mereka tumbuh besar karena gelombang demokrasi, tapi kini panik menghadapi rakyat yang semakin sadar dan kritis. Pilkada langsung dianggap berbahaya bukan karena rusak, tapi karena tak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya oleh elite partai. Maka solusinya sederhana: cabut hak rakyat, kembalikan kuasa ke tangan mereka sendiri.
Ini bukan soal sistem, ini soal watak kekuasaan. Ketika partai politik lebih takut pada rakyat daripada oligarki, di situlah demokrasi dibarter. Ketika keputusan publik diambil demi kenyamanan elite, Reformasi tinggal slogan kosong di baliho peringatan.
Pilkada via DPRD bukan solusi, tapi jalan mundur yang licik. Ia membungkus kemunduran demokrasi dengan bahasa rasionalitas anggaran. Ia menjual stabilitas dengan harga pengkhianatan. Dan partai-partai yang mendukungnya harus jujur mengakui satu hal: mereka bukan lagi penjaga Reformasi, melainkan pembajak semangatnya.
Rakyat tidak lupa siapa yang dulu memperjuangkan hak pilih, dan rakyat juga tidak bodoh untuk tidak tahu siapa yang hari ini berusaha merampasnya kembali. Sejarah selalu mencatat: pengkhianatan terhadap demokrasi tidak pernah berakhir dengan kehormatan.
