Oleh: Mohtar Umasugi
BIDKFAKTA – Pagi di Sula selalu jujur. Di meja kopi sederhana, obrolan warga mengalir tanpa skrip dan tanpa kepentingan. Tidak ada siaran pers atau pidato seremonial. Yang ada hanyalah cerita tentang harga kebutuhan pokok, tentang jalan yang masih sulit dilalui, tentang pasar yang sepi, dan tentang harapan yang perlahan diuji oleh kenyataan. Dari ruang sederhana inilah, wajah Kabupaten Kepulauan Sula hari ini terbaca apa adanya.
Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik terutama media online dipenuhi laporan tentang penghargaan dan keberhasilan pembangunan daerah. Narasi kemajuan dikemas rapi, lengkap dengan foto seremoni dan pernyataan resmi. Secara administratif, Sula digambarkan sedang berada di jalur yang tepat. Namun di luar ruang digital itu, muncul pertanyaan sederhana dari masyarakat, apakah keberhasilan tersebut benar-benar kami rasakan?
Di sinilah kebenaran berada di antara laporan dan fakta. Laporan berbicara dengan bahasa capaian dan angka, sementara fakta berbicara melalui pengalaman hidup sehari-hari. Bagi masyarakat, pembangunan diukur dari hal-hal yang sangat konkret, apakah mobilitas semakin mudah, apakah aktivitas ekonomi meningkat, apakah pasar kembali ramai, dan apakah pelayanan publik terasa lebih dekat.
Jika ukuran empiris ini yang digunakan, maka wajah pembangunan Sula masih menyisakan kegelisahan. Pasar belum sepenuhnya hidup. Daya beli masyarakat belum stabil. Akses antarwilayah masih menjadi tantangan. Cerita-cerita ini bukan sekadar keluhan, melainkan potret realitas yang berulang muncul di meja kopi pagi, di pelabuhan, dan di desa-desa.
Penghargaan tentu bukan sesuatu yang harus ditolak. Ia adalah bentuk pengakuan atas kerja dan upaya. Namun penghargaan tidak boleh dijadikan tujuan akhir pembangunan. Ketika penghargaan lebih sering dirayakan daripada dampak yang dirasakan masyarakat, pembangunan berisiko berhenti sebagai keberhasilan administratif, bukan keberhasilan substantif.
Masalahnya bukan pada siapa yang bekerja atau siapa yang menerima penghargaan, melainkan pada cara membaca realitas. Pembangunan yang sehat membutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa laporan tidak selalu identik dengan kenyataan lapangan. Tanpa keberanian menguji laporan dengan fakta, kebijakan mudah terjebak pada citra, bukan solusi.
Karena itu, Kabupaten Kepulauan Sula perlu menempatkan pengalaman empiris masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Program tidak cukup dinilai dari serapan anggaran atau kelengkapan laporan, tetapi dari sejauh mana ia memperbaiki kehidupan warga. Jika kebijakan tidak menyentuh kebutuhan riil, maka ia perlu dikoreksi, seberapa pun baiknya terlihat di atas kertas.
Pemerintah daerah juga perlu membangun tradisi evaluasi berbasis lapangan. Turun langsung ke pasar, desa, dan ruang-ruang ekonomi rakyat harus menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan, bukan sekadar agenda simbolik. Dari sanalah realitas berbicara, dan dari sanalah kebijakan yang relevan dapat dirumuskan.
Aspek lain yang penting adalah komunikasi publik pembangunan. Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga proses, tantangan, dan keterbatasan secara jujur. Transparansi seperti ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap kecerdasan publik dan fondasi kepercayaan masyarakat.
Arah pembangunan Sula ke depan juga perlu lebih tegas berpihak pada penguatan ekonomi lokal. Infrastruktur harus menjadi alat penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek fisik. Pasar rakyat, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil perlu ditempatkan sebagai pusat kebijakan. Ketika ekonomi rakyat bergerak, barulah pembangunan memiliki makna nyata.
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada kepemimpinan yang mau mendengar dan berani mengoreksi diri. Pemimpin yang kuat bukan yang paling sering dipuji, tetapi yang paling siap dikritik demi perbaikan. Ketika laporan mau diuji oleh fakta, dan fakta dijadikan pijakan kebijakan, pembangunan tidak hanya akan tampak berhasil di ruang digital, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
Catatan kopi pagi ini bukan ajakan untuk pesimistis, melainkan panggilan untuk jujur. Sebab hanya dengan kejujuran itulah, kebenaran menemukan tempatnya, dan pembangunan Kepulauan Sula menemukan arah yang sesungguhnya pelan mungkin, tetapi nyata dan berpijak pada harapan masyarakat.
