Oleh: Rifki Leko, Ketua GMNI Sula.
BIDIKFAKTA – Nama Sukarno nyaris tak pernah absen dari perbincangan kebangsaan. Ia dikutip dalam pidato, dicetak di spanduk, disematkan dalam jargon politik, bahkan dijadikan legitimasi kebijakan. Namun pertanyaan mendasarnya justru menggantung, karena apakah bangsa ini sungguh membaca pikiran Sukarno, atau hanya menghafal namanya lalu melupakan gagasannya.
Sukarno bukan sekadar proklamator, melainkan pemikir revolusioner yang meletakkan fondasi ideologis Indonesia. Dalam pidato, tulisan, dan perdebatan intelektualnya, Sukarno menawarkan cara berpikir tentang kemerdekaan, kekuasaan, keadilan sosial, dan martabat manusia. Ironisnya, di tengah derasnya kutipan tentang Bung Karno, substansi pemikirannya justru kerap diabaikan.
Hari ini, Sukarno sering hadir dalam bentuk seremonial. Peringatan kelahiran, pidato kenegaraan, hingga baliho politik ramai mengutip kalimat-kalimatnya. Namun pembacaan itu sering berhenti pada slogan, bukan pada pemahaman kritis.
Sukarno berbicara tentang kemerdekaan sebagai pembebasan manusia seutuhnya. Bukan hanya dari penjajahan fisik, tetapi juga dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketakutan. Sayangnya, pemikiran itu kerap dipreteli menjadi sekadar simbol heroik tanpa konsekuensi kebijakan nyata.
Ketika ketimpangan ekonomi melebar, hukum tajam ke bawah, dan kekuasaan menjauh dari rakyat, kutipan Sukarno terdengar seperti mantra kosong. Dibaca, dikagumi, lalu dilupakan.
Bagi Sukarno, nasionalisme bukan chauvinisme sempit. Ia adalah nasionalisme yang berpijak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Nasionalisme yang membela rakyat kecil, bukan melayani kepentingan segelintir elite.
Namun nasionalisme hari ini sering tampil sebagai retorika defensif. Ia dipakai untuk membungkam kritik, melabeli perbedaan sebagai ancaman, dan menutup ruang dialog. Padahal Sukarno menempatkan perdebatan sebagai bagian sehat dari kehidupan berbangsa.
Membaca Sukarno tanpa memahami semangat kritisnya sama dengan mereduksi pemikirannya. Nasionalisme tanpa keberpihakan pada rakyat hanya akan menjadi slogan tanpa jiwa. Sebab, Sukarno tidak memandang demokrasi sebagai prosedur elektoral semata. Demokrasi baginya adalah alat untuk mencapai keadilan sosial. Pemilu, lembaga negara, dan konstitusi hanyalah sarana bukan tujuan akhir.
Ketika demokrasi direduksi menjadi angka suara dan transaksi politik, gagasan Sukarno kehilangan tempat. Demokrasi yang dikuasai oligarki, yang meminggirkan suara rakyat, bertentangan langsung dengan cita-cita yang ia perjuangkan. Pertanyaannya, sejauh mana demokrasi hari ini masih berpihak pada wong cilik, kelompok yang selalu disebut Sukarno sebagai jantung republik?
Hal yang paling sering dilupakan dari Sukarno adalah keberaniannya. Ia berani menantang penjajah, berani berhadapan dengan kekuatan besar dunia, dan berani berbeda di tengah tekanan global. Keberanian itu lahir dari keyakinan ideologis, bukan kalkulasi elektoral.
Dalam konteks kekinian, keberanian semacam ini terasa langka. Kekuasaan lebih sering berhitung soal stabilitas, citra, dan kepentingan jangka pendek. Kritik dianggap gangguan, bukan pengingat. Sejatinya
Membaca Sukarno seharusnya melahirkan keberanian moral untuk melawan ketidakadilan, bukan sekadar romantisme masa lalu.
Mungkin karena membaca Sukarno secara utuh menuntut konsekuensi. Ia tidak nyaman bagi kekuasaan yang abai pada keadilan sosial. Ia menantang mereka yang menikmati ketimpangan. Ia mengganggu mereka yang menjadikan negara sebagai alat kepentingan.
Lebih mudah mengutip Sukarno daripada menjalankan pikirannya. Lebih aman menghafal pidatonya daripada menerjemahkan gagasannya dalam kebijakan publik.
Sukarno tidak membutuhkan monumen tambahan. Ia membutuhkan pembacaan ulang yang jujur dan kritis. Membaca pikirannya bukan untuk memuja, tetapi untuk menguji realitas hari ini bahwa sejauh mana republik ini masih setia pada cita-cita keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan.
Jika Sukarno terus dibaca namun tak pernah dihidupkan dalam praktik, maka ia hanya akan menjadi teks mati. Namun jika gagasannya kembali dijadikan kompas moral, Sukarno tetap hidup bukan di buku sejarah, melainkan dalam keberanian bangsa ini memperbaiki dirinya sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah kita mengenal Sukarno, melainkan apakah kita berani mengingat dan menjalankan pikirannya. Sebab membaca tanpa mengingat, apalagi tanpa bertindak, adalah bentuk lupa yang paling berbahaya.
