BIDIKFAKTA – Kepala Desa Kurunga, Kecamatan Kepulauan Joronga, Halmahera Selatan, Yahya Husein, yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) menggantikan Ashar Samiudin, diduga tidak membayarkan gaji sejumlah perangkat desa aktif sejak Januari hingga April 2025. Padahal, para perangkat tersebut memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dan masih aktif melaksanakan tugasnya di lapangan.
Perangkat desa yang terdampak berasal dari berbagai unsur kelembagaan desa. Dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dua nama disebutkan: Haji Saleh dan Apriyaldi Hasan. Sementara dari unsur Polisi Desa (POLDES), terdapat empat nama yang belum menerima haknya: Jaka Din, Arjun Jubair, Sabri Husni, dan Hasdi Sahrun.
Tidak hanya itu, lima petugas program PAMSIMAS Laono, Sidik Jabal, Sukandi Tamrin, Hadi Kama, dan Damudin juga mengaku belum digaji. Kondisi serupa dialami Anjas, pengelola listrik desa, serta Andi, motoris perahu desa, meskipun mereka masih aktif menjalankan tugas masing-masing.
Ironisnya, perangkat desa lain yang memiliki jabatan dan SK serupa tetap menerima gaji secara rutin. Situasi ini menimbulkan dugaan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa.
“Kami beberapa kaor desa sangat kecewa dengan kebijakan Kades. Kami bekerja sesuai tugas dan punya SK, tapi dari Januari sampai April 2025 tidak digaji. Ini sangat tidak adil,” ungkap Haji Saleh, Minggu, 28 Juni 2025.
Warga menilai tindakan Yahya Husein bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan potensi kesengajaan yang mencederai prinsip keadilan dan berpotensi masuk kategori penyalahgunaan dana desa.
“Kami mendesak Bupati Halmahera Selatan segera mencopot Yahya Husein dari jabatannya. Jangan biarkan masyarakat jadi korban permainan kekuasaan,” tegas Arjun Jubair, salah satu Polisi Desa Kurunga.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari Yahya Husein maupun pihak Kecamatan Kepulauan Joronga. Desakan publik agar dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap keuangan Desa Kurunga pun terus menguat.
