OLEH: Mohtar Umasugi
OPINI – Pagi ini, sambil menyeruput kopi di beranda rumah yang menghadap ke langit Sula yang masih malu-malu membuka pagi, saya termenung memikirkan sebuah informasi yang diberitakan oleh media online bidikfakta.com, Diduga Proyek Jalan di Pasar Sanana Sarat KKN, Jaksa Diminta Periksa DPUPR, CV Rinni Jaya, dan Komisi III DPRD Sula.
Dalam berita tersebut terdapat informasi pengalihan proyek peningkatan jalan dari kawasan RSUD Sanana ke Jalan Pasar Basanohi Sanana. Sekilas tampak sepele. Tapi bagi warga yang menyaksikan denyut nadi aktivitas ekonomi dan pelayanan publik setiap hari, ini bukan perkara kecil.
Sebagai warga yang tak asing dengan jalan-jalan berlubang dan genangan saat hujan, saya mengamini bahwa pembangunan infrastruktur jalan memang urgen. Namun, urgensi itu harus bertumpu pada skala prioritas dan pemetaan kebutuhan publik yang objektif.
Menurut data awal, proyek ini awalnya direncanakan untuk mendukung akses menuju RSUD Sanana sebuah fasilitas vital yang setiap hari menerima pasien dari berbagai penjuru daerah. Jalan menuju rumah sakit bukan sekadar urusan aspal, tetapi menyangkut keselamatan nyawa. Kecepatan ambulans, kenyamanan pasien, dan akses tenaga medis sangat ditentukan oleh kualitas jalan.
Namun dalam perkembangan terbaru, proyek jalan tersebut dialihkan ke kawasan Jalan Pasar Basanohi sebuah pusat perdagangan tradisional yang juga tak kalah penting. Pasar Basanohi adalah jantung ekonomi rakyat, tempat pedagang kecil menggantungkan nafkah dan pembeli mencari kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kondisi jalan di sekitar pasar yang sempit, becek, dan rawan macet memang membutuhkan perhatian.
Jika ditinjau dari teori pembangunan perkotaan, seperti dikemukakan oleh pakar tata ruang Dr. Ir. Budi Santosa (UI), prioritas proyek infrastruktur harus mengikuti prinsip urgency-based planning yakni berdasarkan dampak langsung terhadap keselamatan jiwa, ekonomi rakyat, dan efisiensi pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, pembangunan jalan ke RSUD Sanana seharusnya tetap menjadi prioritas, kecuali ada keadaan darurat atau kebijakan strategis yang transparan dan akuntabel menjelaskan pengalihan tersebut.
Lebih lanjut, dalam kajian tata kelola pemerintahan daerah, pengambilan keputusan pengalihan proyek infrastruktur publik harus melibatkan analisis kebutuhan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apakah pengalihan ini sudah sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula? Jika tidak, maka perlu ada audit kebijakan secara terbuka.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap pengalihan anggaran kegiatan strategis wajib melalui proses perubahan RKPD dan harus diketahui oleh publik. Jika pengalihan proyek jalan ini tidak melewati proses tersebut, maka bukan hanya cacat prosedur, tetapi juga bisa berpotensi maladministrasi.
Sementara itu, dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara wajib memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tidak terhambat oleh infrastruktur yang buruk. Maka jika jalan menuju RSUD dibiarkan rusak demi memprioritaskan jalan pasar, kebijakan ini perlu dievaluasi dari sisi asas keadilan dan pelayanan dasar.
Saya tidak sedang menyalahkan sepenuhnya pengalihan proyek ke Jalan Pasar Basanohi. Jalan pasar juga penting. Tapi jika masyarakat tidak diberi ruang untuk tahu alasan pengalihan ini, lalu di mana letak akuntabilitas kebijakan publik?
Rasa-rasanya, kopi pagi ini terasa lebih pahit dari biasanya. Bukan karena kurang gula, tapi karena getir menyaksikan keputusan publik yang kurang transparan. Kita tentu tidak ingin proyek infrastruktur yang katanya demi rakyat justru berjarak dari kebutuhan riil rakyat itu sendiri.
Sebagai masyarakat, kita berhak bertanya dan turut serta mengawasi. Pembangunan itu bukan soal siapa yang paling sibuk di kantor, tapi siapa yang paling peduli pada kepentingan umum.
