OLEH: Mohtar Umasugi
BIDIKFAKTA – Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara hidup manusia secara radikal. Di Indonesia, digitalisasi menjadi kekuatan baru yang mendorong efisiensi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan akses pendidikan. Transformasi ini menjadikan teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan fondasi utama bagi kemajuan nasional. Namun, di balik lonjakan tersebut, terdapat tantangan besar yang belum seluruhnya teratasi, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sula.
Di tingkat nasional, digitalisasi telah melahirkan berbagai inovasi. Sistem pelayanan publik berbasis aplikasi mempermudah masyarakat mengurus administrasi. Sektor ekonomi digital tumbuh pesat melalui e-commerce, fintech, hingga sektor kreatif yang menyerap banyak tenaga kerja. Dunia pendidikan pun memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses belajar melalui sistem daring dan hybrid.
Semua ini menjadi bukti bahwa teknologi mampu mempercepat pembangunan dan menciptakan ruang pertumbuhan baru. Namun, kemajuan ini belum merata dan menyimpan persoalan tersendiri.
Salah satu masalah paling serius adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang merajalela di media sosial. Di era post-truth, informasi palsu menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi, sehingga memicu polarisasi politik dan merusak kohesi sosial.
Selain itu, kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai, sehingga sebagian masyarakat tidak mampu mengakses peluang yang dihadirkan teknologi. Generasi muda pun menghadapi ancaman kecanduan gawai, konsumsi berlebihan konten hiburan, dan tergerusnya nilai-nilai lokal akibat dominasi budaya digital global.
Apa yang terjadi secara nasional lebih terlihat di Kabupaten Kepulauan Sula. Sebagai daerah kepulauan, banyak desa di Sula masih mengalami keterbatasan jaringan internet, terutama di desa-desa terpencil. Hal ini membuat masyarakat belum bisa menikmati manfaat digitalisasi secara optimal, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan.
Di ruang digital lokal, penyebaran hoaks juga menjadi persoalan tersendiri. Minimnya literasi digital membuat informasi yang tidak akurat mudah dipercaya dan menyulut kegaduhan publik. Anak muda pun lebih banyak terpapar budaya digital konsumtif yang kurang produktif, sementara budaya lokal Sula perlahan tersisih dari ruang publik digital.
Beberapa langkah mendesak perlu dilakukan. Pertama, pemerataan infrastruktur internet harus menjadi prioritas nasional dan daerah. Kedua, literasi digital masyarakat harus diperkuat melalui sekolah, kampus, organisasi pemuda, dan pemerintah desa. Ketiga, digitalisasi layanan publik di Sula perlu dipercepat agar pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan. Keempat, ekonomi digital lokal harus didorong dengan pendampingan UMKM, nelayan, dan petani dalam memanfaatkan platform digital.
Digitalisasi adalah peluang besar sekaligus tantangan berat. Kabupaten Kepulauan Sula mengingatkan bahwa transformasi digital harus dirancang secara inklusif agar benar-benar memberi manfaat. Masa depan teknologi akan menjadi kemajuan bila mampu diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terluar. Dengan strategi yang tepat, teknologi dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang merata.
