BIDIKFAKTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kapita Maluku Utara kini siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Kepulauan Sula.
LBH Kapita Maluku Utara berkomitmen akan membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses keadilan melalui layanan bantuan hukum gratis, penyuluhan hukum, serta kerja sama pelayanan advokasi di berbagai wilayah, termasuk di Kepulauan Sula.
Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Kapita Maluku Utara melalui perwakilan LBH Kapita di Sula, Fadli Wambes, S.H, bahwa lembaga bantuan hukum pihaknya siap memberikan layanan hukum secara maksimal dan cuma-cuma ke masyarakat yang membutuhkan.
“LBH Kapita nanti tidak hanya memberi layanan hukum. Kami siap memberikan pendampingan perkara, konsultasi hukum, edukasi kesadaran hukum, serta advokasi kebijakan yang menyasar kelompok rentan,” ujar Fadli, kepada bidikfakta.id, Jumat (20/2/2026).
Ia menegaskan bahwa program LBH Kapita Maluku Utara ini bertujuan untuk memastikan setiap warga, tanpa memandang kondisi ekonomi dan memiliki hak yang sama untuk dibela di hadapan hukum.
“Fokus utama adalah masyarakat kurang mampu, korban ketidakadilan hukum, kelompok marjinal, serta warga yang minim akses layanan hukum formal. LBH Kapita kami siap membantu,” tegasnya.
Fadli yang dikenal hangat sebagai advokat muda ini menyatakan banyak masyarakat yang belum memahami hak hukum mereka atau prosedur mencari keadilan. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan pihak tertentu sehingga berujung pada praktik ketidakadilan. Karena itu, LBH Kapita ini hadir untuk memberikan bantuan hukum dan ketidakadilan bagi warga tidak mampu apalagi yang termarjinalkan.
Advokat Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, ini juga menegaskan LBH Kapita akan terus mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga yang berpihak pada keadilan sosial. Selain memberikan pendampingan kasus, pihaknya juga berupaya membangun budaya sadar hukum di masyarakat agar warga tidak hanya mencari bantuan saat bermasalah, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya sejak awal.
“Kami berharap kehadiran LBH Kapita menjadi bagian penting dalam sistem keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu di Kepulauan Sula,” pungkasnya.
