Oleh: Mohtar Umasugi
BIDIKFAKTA – Ada satu kegelisahan yang terus mengganggu pikiran saya ketika melihat perjalanan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula. Berbagai persoalan pembangunan seakan tidak pernah benar-benar selesai. Dari tahun ke tahun, persoalan yang sama muncul kembali, berganti wajah, berganti istilah, tetapi substansinya tetap serupa.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja. Pemerintah tentu memiliki program, kegiatan, anggaran dan berbagai kebijakan pembangunan. Namun pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting adalah, sejauh mana seluruh proses pembangunan itu benar-benar mampu menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat?
Pertanyaan inilah yang berulang kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, baik melalui forum dialog, diskusi publik maupun melalui tulisan-tulisan yang saya publikasikan di berbagai media online.
Saya menulis bukan semata-mata untuk mengkritik. Saya berdialog bukan sekadar untuk menyampaikan kegelisahan. Dan ketika saya menawarkan sebuah gagasan, saya tidak sedang merasa paling benar.
Saya hanya sedang menjalankan apa yang menurut saya menjadi tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai daerah ini. Bagi saya, kritik tanpa solusi memang mudah. Tetapi menawarkan gagasan, merumuskan konsep, membaca persoalan secara empiris, kemudian mencari jalan keluar yang dapat diterapkan, jauh lebih penting.
Karena itu, dalam berbagai tulisan dan forum yang saya ikuti, saya berusaha menawarkan sejumlah ide yang saya anggap dapat menjadi bahan kajian pemerintah daerah. Mulai dari perlunya perubahan paradigma pembangunan, pembacaan ulang dokumen perencanaan dengan realitas empiris, penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi unggulan, sampai pada gagasan tentang konsensus pembangunan jangka panjang yang tidak mudah berubah hanya karena pergantian kepemimpinan politik.
Saya juga pernah menawarkan gagasan tentang perlunya membangun mata rantai pembangunan yang utuh: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, output, outcome, hingga impact. Sebab pembangunan tidak boleh berhenti pada terlaksananya sebuah kegiatan. Sebuah program tidak boleh dianggap berhasil hanya karena anggarannya terserap dan laporan administrasinya selesai.
Pertanyaan yang harus selalu diajukan adalah, apa yang berubah setelah program itu dilaksanakan? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah kemiskinan berkurang? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah pelayanan publik membaik? Apakah daya beli masyarakat meningkat? Apakah sektor ekonomi lokal tumbuh? Dan yang paling penting, apakah kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik? Inilah yang saya maksud dengan pembangunan yang berorientasi pada hasil.
Saya juga menawarkan gagasan tentang perlunya membangun beberapa sektor strategis sebagai fondasi ekonomi daerah. Kepulauan Sula memiliki potensi perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, pendidikan serta pelabuhan transit. Potensi tersebut menurut saya tidak cukup hanya disebut sebagai potensi dalam dokumen perencanaan. Ia harus diterjemahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki target, indikator, kelembagaan, pembiayaan dan roadmap yang jelas.
Persoalannya, berbagai gagasan tersebut sejauh ini belum banyak terlihat diterjemahkan ke dalam langkah kebijakan yang substantif dan konkret. Saya tentu menyadari bahwa pemerintah memiliki mekanisme, prosedur dan tahapan dalam mengambil sebuah kebijakan. Tidak semua gagasan masyarakat dapat langsung menjadi program pemerintah. Namun saya berharap gagasan-gagasan yang muncul dari ruang publik tidak berhenti sebagai wacana yang kemudian hilang bersama berakhirnya sebuah forum atau tenggelam setelah sebuah artikel selesai dibaca.
Justru di sinilah pentingnya pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengkaji gagasan masyarakat secara serius. Jika sebuah gagasan dianggap tidak tepat, mari diuji secara akademik. Jika tidak feasible, mari dijelaskan alasannya. Jika perlu diperbaiki, mari disempurnakan bersama. Tetapi jika gagasan tersebut memang memiliki nilai strategis dan relevan dengan kebutuhan daerah, mengapa tidak dikembangkan menjadi sebuah kebijakan?
Saya kira masyarakat tidak selalu menuntut pemerintah menerima seluruh gagasan yang disampaikan. Yang diharapkan adalah adanya respons kebijakan. Sebab demokrasi pembangunan bukan hanya tentang bagaimana pemerintah membuat kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah membuka ruang bagi gagasan masyarakat untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.
Saya terus menulis karena saya percaya bahwa perubahan sering kali bermula dari sebuah gagasan. Sebuah gagasan lahir dari kegelisahan. Kegelisahan muncul karena seseorang melihat, mendengar dan merasakan adanya persoalan. Dari sana lahir pertanyaan. Dari pertanyaan lahir analisis. Dari analisis kemudian dirumuskan gagasan dan konsep.Tetapi gagasan tidak boleh berhenti sebagai gagasan. Ia harus menemukan jalan menuju kebijakan. Dan kebijakan harus menemukan jalan menuju perubahan.
Karena itu, saya ingin menyampaikan satu hal secara terbuka, berbagai tulisan dan gagasan yang selama ini saya sampaikan bukanlah produk kebencian kepada pemerintah. Sebaliknya, semuanya lahir dari kecintaan terhadap Kepulauan Sula.
Saya ingin melihat daerah ini keluar dari lingkaran persoalan yang sama. Saya ingin melihat pembangunan tidak lagi sekadar sibuk dengan kegiatan, tetapi mulai serius berbicara tentang hasil. Saya ingin melihat pergantian pemerintahan tidak selalu berarti pergantian arah pembangunan. Saya ingin melihat politik tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan tetapi berubah menjadi politik pembangunan. Dan saya ingin melihat potensi daerah tidak hanya menjadi narasi dalam pidato-pidato resmi, tetapi benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, mungkin sudah saatnya pemerintah daerah membuka sebuah ruang khusus untuk membedah berbagai gagasan pembangunan yang berkembang di tengah masyarakat. Tidak harus semuanya diterima. Tetapi setidaknya dikaji secara substantif, diuji secara akademik, kemudian dipilah mana yang dapat menjadi kebijakan dan mana yang harus diperbaiki.
Saya percaya, pembangunan daerah tidak mungkin hanya dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah membutuhkan akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, media, DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Kita membutuhkan konsensus pembangunan, bukan sekadar konsensus politik. Sebab kepentingan politik dapat berganti setiap lima tahun, tetapi kepentingan pembangunan harus melampaui lima tahun.
Olehnya kegelisahan saya sederhana, sampai kapan kita akan terus membicarakan persoalan yang sama tanpa langkah penyelesaian yang benar-benar berbeda?
Saya akan tetap menulis. Saya akan tetap berdialog. Saya akan tetap menawarkan gagasan. Bukan karena saya merasa memiliki semua jawaban, tetapi karena saya percaya bahwa diam bukan pilihan ketika kita melihat daerah yang kita cintai menghadapi persoalan yang terus berulang.
Barangkali hari ini gagasan itu belum menjadi kebijakan. Tetapi saya berharap suatu saat nanti ada keberanian untuk membuka kembali semua gagasan tersebut, mengkajinya secara objektif, mengambil yang terbaik, lalu mengubahnya menjadi langkah nyata.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak narasi tentang pembangunan. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang benar-benar terasa hasilnya. Dan sejarah akan mencatat bukan berapa banyak gagasan yang pernah kita bicarakan, tetapi berapa banyak persoalan yang berhasil kita selesaikan.
