BIDIKFAKTA – Polemik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Kompak Desa Sama, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kian memanas.
Sampai saat ini, masyarakat mengaku belum melihat langkah konkret dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Pemerintah Daerah (Pemda) Sula maupun pihak Pertamina terkait berbagai keluhan mengenai penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Kondisi itu mendorong sejumlah nelayan dan sopir angkutan umum di Kecamatan Sulabesi Timur akan melakukan aksi boikot terhadap aktivitas niaga di SPBU yang disebut milik Febbi Leajaya Macpal itu.
“Tidak ada langkah dari DPRD, Pemda Sula dan Pertamina. Jalan satu-satunya adalah memblokade aktivitas SPBU tersebut,” ujar sejumlah nelayan dan sopir angkot saat menghubungi BIDIKFAKTA.ID, Selasa (18/8/2026).
Mereka mengaku telah melakukan konsolidasi untuk mendatangi Komisi II DPRD Sula, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), serta pihak Pertamina guna meminta kejelasan mengenai penyaluran BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya nelayan dan sopir angkutan umum yang diduga disalahgunakan.
“Kami sudah dirugikan terkait BBM subsidi ini. Kami tidak ingin terus menjadi korban. Kalau persoalan ini tidak segera diselesaikan, kami siap mengambil langkah tegas, termasuk meminta aktivitas SPBU dihentikan,” kata seorang warga.
Selain aksi massa, para nelayan dan sopir angkutan ini juga menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami akan mendatangi pihak-pihak terkait, termasuk Polres Kepulauan Sula. Somasi juga sedang kami siapkan dan telah dikoordinasikan dengan beberapa lembaga bantuan hukum untuk memperjuangkan hak kami atas BBM subsidi yang diduga disalahgunakan ini,” ujarnya.
Sementara itu, pihak SPBU, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Pemda Sula dan Pertamina belum memberikan klarifikasi secara resmi terkait persoalan ini sampai berita ini diturunkan.
