BIDIKFAKTA — Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (DPW SEMMI) Maluku Utara kembali menyoroti dan meragukan legalitas kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan PT. Malut Maju Sejahtera (MMS) terkait pengelolaan Stadion Gelora Kieraha Ternate (GKR), yang terletak di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Selasa, 8 Juli 2025, Sekretaris Wilayah SEMMI Maluku Utara, Faujan Hud, menyampaikan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena menyangkut status kepemilikan lahan stadion.
Menurut Faujan, hasil penelusuran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate mengungkap bahwa lahan seluas ±2,6 hektare tersebut bukan milik Pemkot Ternate, melainkan tercatat atas nama pribadi sejak tahun 1973, berdasarkan sertifikat resmi.
“Kerja sama antara Pemkot dan PT MMS ini patut dipertanyakan. Jika lahan bukan milik Pemkot, maka proses renovasi yang dilakukan otomatis tidak bisa memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), apalagi Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” tegas Faujan.
Faujan juga menyebut bahwa upaya PT MMS mengejar tenggat waktu dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk kelayakan Stadion GKR sangat berisiko jika proses administrasi dan legalitasnya tidak terpenuhi. Ia menyoroti tidak adanya dokumen pendukung seperti PBG dan SLF selama proses renovasi berjalan.
Berdasarkan berbagai kejanggalan tersebut, DPW SEMMI Maluku Utara mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut kerja sama penggunaan lahan Stadion GKR dimaksud.
Lebih jauh, Faujan juga mendorong Komisi III DPRD Kota Ternate agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untuk membuka kejelasan masalah ini.
“Atas hal ini SEMMI Malut menduga Komisi III DPRD tak punya nyali untuk menyentuh persoalan tersebut,” tutup Faujan dengan nada kesal.
