BIDIKFAKTA – Isu pemekaran Kota Sofifi kembali mencuat usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Komisi II DPR-RI pada Selasa (8/7) lalu. Dalam rapat tersebut, status administratif Sofifi menjadi salah satu pokok pembahasan yang memantik perhatian publik.
Merespons pernyataan Mendagri, sekelompok masyarakat yang menamakan diri Majelis Rakyat Kota Sofifi (MARKAS) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara pada Senin mendatang. Aksi tersebut dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Sofifi.
Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, angkat bicara menyikapi rencana aksi tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berkembang seputar DOB Sofifi.
“Saya harap masyarakat tidak terpancing isu pemekaran ini. Semua pihak harus menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan di wilayah kita,” tegas Ade Kama saat dihubungi bidikfakta.id, Sabtu (12/7).
Ia juga menekankan pentingnya menghormati posisi Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah induk dari Sofifi. Menurutnya, setiap pembahasan terkait pemekaran wilayah seharusnya melibatkan secara langsung pemerintah daerah yang bersangkutan.
“Jangan sampai respons yang berlebihan dari Pemprov maupun DPRD Provinsi justru memperkeruh situasi. Kita semua berkewajiban menjaga kedamaian di daerah ini,” tambahnya.
Dari informasi yang diperoleh redaksi, beredar dokumen susunan kepengurusan MARKAS yang mencantumkan sejumlah nama ASN Pemprov Maluku Utara sebagai pengurus. Bahkan, beberapa di antaranya disebut akan turut serta dalam aksi Senin besok.
