BIDIKFAKTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perhubungan meluncurkan program Mudik Bersubsidi Lebaran Idul Fitri 2026 guna membantu masyarakat mendapatkan akses transportasi yang lebih terjangkau selama musim mudik. Program ini memberikan diskon tiket kapal sebesar 50 persen untuk perjalanan pulang-pergi (PP) serta bus mudik gratis (PP) bagi masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman.
Berdasarkan informasi resmi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, penjualan tiket kapal bersubsidi berlangsung pada 5 hingga 31 Maret 2026. Sementara itu, pendaftaran penumpang bus gratis dilakukan di Pelabuhan Ferry Galala, Sofifi.
Untuk mendapatkan tiket kapal dengan potongan harga tersebut, masyarakat diwajibkan melakukan pembelian melalui aplikasi digital yang telah disediakan, yaitu Ferinesia, Easybook, dan Ferizy, yang dapat diunduh melalui Google Play maupun Apple App Store.
Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mengatur arus penumpang secara lebih tertib melalui sistem digital. Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku mengalami kesulitan saat mencoba mengakses dan memesan tiket melalui aplikasi tersebut.
Dani, Salah satu mahasiswa asal Kepulauan Sula, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat di daerahnya yang berada di kota ternate justru merasa bingung dengan mekanisme pembelian tiket yang sepenuhnya dilakukan secara daring.
Menurut Dani, tidak semua warga memiliki pemahaman yang cukup terkait penggunaan aplikasi digital, belum lagi simpang siur informasi dari pusat pelayanan tiket.
“Program ini sebenarnya sangat baik, tetapi kenyataannya di lapangan masyarakat sangat kesulitan mendapatkan tiket. Banyak yang tidak paham cara mendaftar di aplikasi, bahkan ada yang sudah mencoba berkali-kali tetapi tetap tidak berhasil,” ujar Dani.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat banyak warga merasa kebingungan dan khawatir tidak bisa memperoleh tiket untuk pulang kampung saat Lebaran.
Olehnya itu Ia meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, agar segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami meminta Ibu Gubernur untuk mengevaluasi program ini, karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat sangat sulit dan bingung bagaimana mendapatkan tiket mudik bersubsidi ini,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyediakan mekanisme alternatif, seperti pendaftaran langsung secara manual di loket-loket atau membuka posko layanan khusus, sehingga masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital tetap dapat mengakses program mudik bersubsidi tersebut.
”Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat agar tujuan utama program untum membantu masyarakat pulang kampung dengan biaya terjangkau, dapat benar-benar terwujud”, pungkasnya
