“Jangan Biarkan Jarak Menjadi Vonis bagi Masyarakat Kepulauan Sula”
Oleh: dr. Ivan Sangadji, Sp.PD
BIDIKFAKTA – Setiap tanggal 12 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN). Momentum ini bukan sekadar perayaan atas perjalanan pembangunan kesehatan, melainkan juga kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat realitas, dan mengevaluasi sejauh mana hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak telah terpenuhi.
Di tengah berbagai kemajuan pembangunan kesehatan nasional, masih ada persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, terutama bagi daerah dengan karakteristik geografis kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.
Kita perlu mengajukan satu pertanyaan sederhana, tetapi mendasar: apakah setiap warga negara, dimanapun ia tinggal, telah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu?
Pertanyaan ini menjadi penting karena kesehatan bukan sekadar urusan tersedianya gedung rumah sakit, Puskesmas, atau tenaga medis. Kesehatan adalah tentang akses, kecepatan, keselamatan, dan kepastian bahwa setiap orang mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya.
Kepulauan Sula memiliki karakteristik geografis yang tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan di wilayah daratan. Laut, jarak antar pulau, keterbatasan transportasi, dan kondisi cuaca menjadi bagian dari realitas yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Bagi sebagian masyarakat, mendapatkan pelayanan medis mungkin hanya membutuhkan perjalanan beberapa menit. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil, mengakses fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dapat menjadi perjalanan panjang dengan berbagai keterbatasan.
Bayangkan seorang pasien dengan serangan jantung akut yang membutuhkan tindakan medis segera. Atau pasien stroke yang memerlukan penanganan dalam periode waktu emas. Dalam situasi seperti ini, keterlambatan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dapat menentukan hidup dan mati seseorang.
Di sinilah persoalan geografis harus dipandang sebagai tantangan kebijakan, bukan sebagai alasan permanen atas keterbatasan pelayanan.
Jangan sampai jarak geografis berubah menjadi vonis yang mengurangi kesempatan seseorang untuk mendapatkan pertolongan medis.
Pembangunan infrastruktur kesehatan tentu merupakan langkah penting. Namun, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri atau fasilitas yang diresmikan.
Rumah sakit yang baik bukan hanya rumah sakit yang memiliki gedung representatif, tetapi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan secara optimal, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, peralatan diagnostik yang memadai, ketersediaan obat, serta sistem pelayanan yang terintegrasi.
Ketersediaan dokter spesialis, pemeriksaan laboratorium, radiologi, obat-obatan esensial, hingga kemampuan menangani kondisi kegawatdaruratan merupakan bagian penting dari mutu pelayanan.
Kita juga perlu menyadari bahwa pelayanan kesehatan di daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam mempertahankan keberlanjutan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan.
Karena itu, penguatan RSUD Sanana harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kesehatan daerah. Rumah sakit daerah perlu terus didorong agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima pasien rujukan, tetapi juga memiliki kapasitas yang semakin baik dalam memberikan pelayanan spesialistik dan menangani kasus-kasus kegawatdaruratan.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah sistem rujukan pasien antarpulau.
Dalam dunia kedokteran, kita mengenal prinsip bahwa waktu sangat menentukan keberhasilan penanganan penyakit tertentu. Pada kasus serangan jantung, stroke, sepsis, dan kegawatdaruratan lainnya, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko komplikasi bahkan kematian.
Namun, realitas di wilayah kepulauan tidak selalu memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan definitif dalam waktu singkat.
Oleh sebab itu, sistem rujukan tidak cukup hanya mengandalkan prosedur administratif. Dibutuhkan sistem transportasi medis yang terencana, koordinasi lintas fasilitas kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta dukungan pemerintah daerah.
Kita membutuhkan sistem rujukan yang memahami karakteristik wilayah kepulauan, termasuk mekanisme evakuasi medis yang dapat beroperasi dalam kondisi darurat.
Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, tanpa membedakan apakah pasien berasal dari pusat kota atau pulau terluar.
Di sisi lain, pembangunan kesehatan juga harus mulai memberikan perhatian lebih besar pada upaya promotif dan preventif.
Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal kronis merupakan tantangan kesehatan yang membutuhkan penanganan jangka panjang.
Sering kali masyarakat baru datang ke fasilitas kesehatan ketika penyakit telah memasuki tahap lanjut. Padahal, sebagian besar faktor risiko penyakit tersebut dapat dikenali dan dikendalikan lebih awal.
Penguatan deteksi dini, pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi pola hidup sehat, pengendalian faktor risiko, serta optimalisasi peran Puskesmas harus menjadi agenda penting pembangunan kesehatan di Kepulauan Sula.
Puskesmas tidak boleh hanya dipandang sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Masyarakat yang sehat bukan hanya hasil kerja rumah sakit dan dokter, melainkan juga hasil dari sistem kesehatan yang mampu mencegah penyakit sebelum seseorang jatuh sakit.
Membangun kesehatan di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kebijakan yang berhasil diterapkan di daerah perkotaan belum tentu dapat diterapkan secara utuh di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kepulauan Sula.
Diperlukan keberpihakan kebijakan melalui perencanaan anggaran yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan, serta penguatan sistem rujukan antarpulau.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus dibangun secara berkelanjutan.
Pembangunan kesehatan bukan pekerjaan satu institusi. Ia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan visi, konsistensi, dan keberanian untuk memperbaiki berbagai kekurangan.
Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 tahun 2026 seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali arah pembangunan kesehatan di Kepulauan Sula.
Kita tidak sedang menuntut agar seluruh fasilitas kesehatan di daerah kepulauan harus sama persis dengan fasilitas di kota-kota besar. Yang kita perjuangkan adalah kesempatan yang adil bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tepat waktu.
Ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya berapa banyak fasilitas yang dibangun, berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, atau berapa banyak program yang dilaporkan. Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar masyarakat merasakan manfaatnya.
Berapa banyak pasien yang dapat diselamatkan? Seberapa mudah masyarakat memperoleh pelayanan? Seberapa cepat pasien kegawatdaruratan mendapatkan pertolongan? Dan seberapa jauh ketimpangan akses kesehatan berhasil dikurangi?
Pada akhirnya, kesehatan adalah hak setiap warga negara, bukan keistimewaan bagi mereka yang tinggal dekat dengan pusat pelayanan.
Karena itu, pada momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62 ini, mari kita tegaskan kembali satu komitmen: jangan biarkan jarak menjadi vonis bagi masyarakat Kepulauan Sula untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. (*)
