BIDIKFAKTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Yai Maluku Utara mendesak Polda Maluku Utara menindak tegas jaringan yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Sula.
Desakan itu disampaikan menyusul sejumlah dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan Sula yang dinilai terus berulang dengan berbagai modus, baik melalui jalur darat maupun laut.
Direktur LBH Bela Yai Maluku Utara, Rasman Buamona, S.H., meminta Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman bertindak tegas dan tidak pandang bulu terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat.
Menurut Rasman, pemberantasan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kepulauan Sula harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengusut kembali sejumlah peristiwa lama yang diduga memiliki unsur penyelundupan BBM.
“Penyelundupan BBM subsidi melalui jalur laut dan darat di Sula cukup masif. Laporan terbaru kami pada 21 Oktober 2026 terkait dugaan pengangkutan BBM dari SPBU Kompak Sama dengan kapasitas sekitar 1,3 ton menggunakan truk harus ditangani secara serius,” ujar Rasman, Senin (9/11/2026).
LBH Bela Yai juga meminta Polda Maluku Utara membuka kembali dugaan penyelundupan BBM bersubsidi yang berkaitan dengan insiden kecelakaan laut atau lakalaut pada Juli 2024 dalam pelayaran dari Kepulauan Sula menuju Pulau Taliabu.
Dalam peristiwa tersebut, seorang motoris dilaporkan meninggal dunia. Rasman menilai, penanganan perkara saat itu hanya berfokus pada kecelakaan laut, sementara dugaan penyelundupan BBM bersubsidi yang disebut berkaitan dengan peristiwa tersebut belum diusut secara menyeluruh.
“Insiden itu merenggut nyawa seorang motoris. Yang diproses hanya lakalaut, sedangkan dugaan penyelundupan BBM subsidi tidak diusut secara hukum. Kami meminta Polda Malut menelusuri kembali kasus tersebut,” tegasnya.
Selain kasus tahun 2024, Rasman juga menyoroti penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Kompak Sama, Kepulauan Sula.
Ia meminta aparat penegak hukum segera menuntaskan penyelidikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.
“Kasus SPBU Kompak Sama juga harus segera diproses. Bukti dan fakta yang ada perlu diuji secara profesional dan transparan sesuai mekanisme hukum,” pungkasnya.
Berdasarkan rangkuman data penanganan perkara yang disampaikan dalam laporan dan pengungkapan aparat, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Maluku Utara tercatat terjadi di sejumlah wilayah.
Pada Agustus 2022, jajaran Polda Maluku Utara mengungkap enam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah, termasuk Ternate, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, dengan sejumlah pihak diamankan untuk menjalani proses hukum.
Kemudian pada 2023 dan 2024, aparat kembali mengungkap sejumlah dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk kasus Pertalite di sejumlah SPBU.
Sementara pada Juni 2026, Ditpolairud Polda Maluku Utara juga dilaporkan menggagalkan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi lintas wilayah dengan barang bukti puluhan ton.
Pengungkapan kasus kembali dilakukan pada Oktober hingga November 2026, antara lain dugaan penimbunan solar bersubsidi di Halmahera Selatan, penemuan gudang penimbunan BBM di Halmahera Tengah, serta dugaan peredaran BBM yang tidak sesuai ketentuan di Kota Ternate.
Rasman berharap pengungkapan sejumlah kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga mampu menelusuri dugaan jaringan dan pihak-pihak yang berperan dalam distribusi ilegal BBM bersubsidi tersebut dan diproses hukum.
Menurutnya, wilayah Maluku Utara yang didominasi daerah kepulauan memiliki kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan pengangkutan BBM secara ilegal melalui jalur laut.
Karena itu, LBH Bela Yai meminta Polda Maluku Utara memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap dugaan praktik mafia BBM agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
