BIDIKFAKTA – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat di lingkup Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Dalam praktek ini IT alias Ismail salah satu oknum pegawai di Dishub, diduga menjadi aktor utamanya.
Hal ini disampaikan oleh seorang juru parkir yang enggan disebutkan namanya saat disambangi wartawan di depan Toko Sederhana. Ia mengungkapkan adanya setoran wajib dengan nominal bervariasi yang harus dibayarkan ke Ismail di sejumlah titik parkir yang ada di Kota Sanana.
“Di depan Toko Sederhana, kami diwajibkan menyetor uang parkir kendaraan ke Ismail sebesar Rp150 ribu per hari. Di depan Toko Center Point, dua orang juru parkir wajib setor Rp100 ribu. Sementara di warung makan Suwering Desa Mangon, dua juru parkir juga diwajibkan menyetor Rp100 ribu,” ungkapnya, Senin (29/9/25).
Sumber menyebut, pungutan ini mulai berlaku sejak adanya Surat Keputusan (SK) dari Dishub yang menetapkan mereka sebagai juru parkir resmi. Namun, bukannya mendapat kepastian kerja dan penghasilan tetap, para juru parkir ini justru merasa terbebani dengan kewajiban setoran tetap harian, tanpa ada gaji dari pemerintah daerah.
“Kalau setoran kurang, Ismail kadang tidak mau terima. Kami harus penuhi target harian meski tidak digaji sama sekali. Padahal dulu sebelum ada SK, hasil parkir masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski menyetorkan total sekitar Rp10,5 juta per bulan dari tiga titik parkir, mereka tidak pernah melihat SK penugasan secara langsung. Yang diberikan hanya rompi dan ID card sebagai tanda pengenal juru parkir.
“SK itu kami tidak pernah lihat. Kami kira dengan adanya SK, kami akan dapat gaji bulanan dari setoran yang kami kumpulkan. Tapi nyatanya, kami tetap kerja tanpa upah,” keluhnya.
Sebelum menutup percakapan singkat dengan redaksi bidikfakta.id, dengan nada satire, ia mengatakan kadang pulang setelah seharian kerja panas-panasan parkir kendaraan di depan toko hanya membawa lelah dan tangan kosong ke rumah.
“Kami kerja karena dirumah ada yang menunggu kami dengan tanggung jawab. Semoga kita semua tetap sehat, dan keluhan kami yang tidak mempunyai status ini turut diperhatikan pemerintah,” tutupnya.
