BIDIKFAKTA – Dugaan manipulasi ijazah yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Ma’ruf, memicu gelombang kritik dari Himpunan Mahasiswa Taliabu (HMT) Cabang Ternate. Organisasi ini menilai kasus tersebut menunjukkan lemahnya ketegasan dan ketelitian Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Mus.
Ketua Umum HMT Cabang Ternate, Angriani, menegaskan pengangkatan pejabat sekelas Sekda seharusnya melalui proses seleksi yang transparan, objektif, dan sesuai aturan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda.
“Saya pikir Ibu Salsabila kurang bijak dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Alasan keterbatasan pilihan administratif tidak bisa dijadikan pembenaran atas keputusan yang berpotensi melanggar hukum kepegawaian,” ujar Angriani, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, lemahnya pengawasan dan komunikasi politik di lingkaran kepala daerah ikut memunculkan keputusan yang tidak cermat. Ia meminta bupati menjadi teladan dalam menegakkan integritas birokrasi.
“Banyak putra-putri Taliabu yang punya kapasitas dan kualifikasi tanpa harus menabrak aturan. Bupati mestinya selektif dan tegas, bukan hanya mendengar masukan dari lingkaran dekat, tetapi memastikan segala sesuatu yang menjadi keputusan harus benar-benar sesuai regulasi,” tambahnya.
Angriani menilai kasus ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah. Ia khawatir lemahnya ketegasan kepala daerah membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang serta praktik manipulatif di birokrasi Kabupaten Pulau Taliabu.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi menyangkut marwah kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kasus ini jika dibiarkan, masyarakat Taliabu yang paling dirugikan,” tegasnya.
Ia mendesak Bupati Salsabila Mus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penunjukan pejabat, memastikan setiap tahapan sesuai ketentuan hukum, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kasus Sekda Ma’ruf ini menggambarkan ketidaktegasan Bupati Salsabila Mus yang menabrak regulasi dan undang-undang. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi mencoreng wajah masyarakat Taliabu,” pungkas Angriani.
