Oleh: Mohtar Umasugi.
BIDIKFAKTA – Menjelang pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP HPMS) pada 9 Oktober 2026 di Hotel Bella Ternate, ada sebuah percakapan sederhana yang justru membuat saya merenung lebih jauh tentang arti sebuah amanah organisasi.
Kemarin sore saya mencoba menghubungi Yunda Idja—sapaan akrab Dra. Hadijah Tokuboya, Bendahara Umum PP HPMS—melalui video call. Namun karena kesibukan, komunikasi kami belum tersambung. Ba’da Magrib, Yunda kemudian menghubungi saya melalui WhatsApp. Pertanyaannya sederhana: “Kapan masuk Ternate untuk ikut acara pelantikan?” Saya spontan menjawab, insya Allah Senin, 5 Oktober 2026, saya akan menuju Ternate dengan KM Uki Raya.
Sore ini, menjelang salat Asar, panitia pelantikan menyerahkan undangan kepada saya melalui Sabrin Sangadji yang baru tiba dari Ternate pagi tadi.
Namun, ketika undangan itu berada di tangan saya, pikiran saya justru tidak berhenti pada persoalan kehadiran dalam sebuah acara seremonial. Sebab saya sendiri adalah bagian dari kepengurusan PP HPMS yang akan dilantik pada 9 Oktober nanti. Karena itu, kegelisahan saya bukan lagi sekadar kapan tiba di Ternate, bagaimana mengikuti prosesi pelantikan, atau siapa saja yang akan hadir.
Kegelisahan saya jauh lebih dalam: apa yang akan kita lakukan setelah dilantik?
Pertanyaan itu penting karena saya tidak datang ke pelantikan hanya sebagai undangan. Saya datang sebagai bagian dari orang-orang yang akan menerima mandat organisasi. Artinya, pada saat nama kita disebut dan kita dikukuhkan sebagai pengurus PP HPMS, sesungguhnya ada amanah yang ikut diletakkan di pundak kita.
Pelantikan bukan akhir dari perjuangan. Justru pelantikan adalah awal dari tanggung jawab. Di titik inilah saya merasa bahwa menjadi pengurus PP HPMS tidak boleh dipahami hanya sebagai kebanggaan personal atau posisi dalam struktur organisasi. Jabatan organisasi bukan penghargaan, melainkan instrumen pengabdian. Ia bukan ruang untuk memperbesar nama pribadi, tetapi ruang untuk memperbesar manfaat organisasi bagi anggota, masyarakat, Kepulauan Sula, dan Indonesia.
Kita sedang menerima sebuah organisasi yang memiliki sejarah. Karena itu, kita tidak boleh bekerja seolah-olah HPMS baru lahir ketika kita dilantik. Ada generasi sebelum kita yang telah membangun, berjuang, berdiskusi, berdebat, bahkan mungkin berkorban agar HPMS tetap hidup sampai hari ini.
Maka, kita bukan pemilik sejarah itu. Kita hanyalah salah satu mata rantai dalam perjalanan panjangnya. Dan setiap mata rantai memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar rantai perjuangan itu tidak putus.
Bagi saya, inilah yang disebut tanggung jawab sejarah. Tanggung jawab sejarah berarti bahwa kepengurusan yang akan kita jalankan harus mampu meninggalkan sesuatu yang bermakna. Jangan sampai setelah masa kepengurusan berakhir, yang tersisa hanya dokumentasi pelantikan, foto bersama, spanduk kegiatan, dan laporan administratif. Yang harus ditinggalkan adalah gagasan, kaderisasi, karya, jaringan, tradisi intelektual, advokasi, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Karena itu, saya berharap PP HPMS ke depan tidak hanya menjadi organisasi yang aktif secara administratif, tetapi juga aktif secara intelektual dan sosial. HPMS harus menjadi rumah bagi pelajar dan mahasiswa Sula untuk belajar membaca realitas. Dari organisasi inilah kita harus membangun tradisi diskusi, penelitian, kajian kebijakan, advokasi masyarakat, dan pengabdian.
Kita perlu membangun HPMS yang mampu mengkritik secara objektif, tetapi juga mampu menawarkan solusi. HPMS harus dapat menjadi mitra kritis pemerintah, bukan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak mengambil jarak dari persoalan pembangunan daerah.
Saya kira salah satu agenda penting yang harus kita pikirkan adalah bagaimana HPMS ikut mengawal pembangunan Kepulauan Sula agar tidak terus mengalami putusnya mata rantai pembangunan dan terputusnya roadmap pembangunan.
Perencanaan harus terhubung dengan penganggaran. Penganggaran harus terhubung dengan pelaksanaan. Pelaksanaan harus menghasilkan output. Output harus menghasilkan outcome. Dan outcome harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sinilah organisasi mahasiswa dan pemuda dapat memainkan peran strategis: menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang ikut memastikan pembangunan berjalan dalam koridor kepentingan publik.
Bahkan, saya membayangkan HPMS ke depan dapat ikut mendorong lahirnya sebuah konsensus politik dan sosial pembangunan Kepulauan Sula—sebuah kesepahaman lintas generasi dan lintas kepentingan bahwa pembangunan daerah harus memiliki kesinambungan dan tidak boleh selalu dimulai kembali setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
Sebab Sula membutuhkan kesinambungan gagasan, bukan sekadar kesinambungan jabatan. Dan semua itu tentu bukan pekerjaan satu orang. Bukan pula pekerjaan ketua umum atau beberapa pengurus saja. Organisasi hanya akan kuat apabila seluruh pengurus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama.
Saya sendiri menyadari, ketika nanti berdiri bersama kawan-kawan pengurus lainnya dalam prosesi pelantikan 9 Oktober 2026, saya tidak sedang menerima sebuah penghormatan semata. Saya sedang menerima amanah.
Karena itu, sebelum sampai di Hotel Bella Ternate, bahkan sebelum KM Uki Raya membawa saya menuju Ternate, saya merasa perlu bertanya kepada diri sendiri:
Apakah saya siap mempertanggungjawabkan amanah ini?
Pertanyaan itu mungkin lebih penting daripada sekadar pertanyaan apakah kita siap dilantik.
Sebab dilantik itu mudah. Menjalankan amanah jauh lebih sulit. Menjadi pengurus itu bisa berlangsung dalam satu prosesi. Tetapi menjadi pengurus yang mampu menjaga marwah organisasi, memperkuat kaderisasi, merawat persaudaraan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan meninggalkan legacy positif membutuhkan kerja panjang.
Karena itu, saya ingin memaknai pelantikan PP HPMS 9 Oktober 2026 bukan hanya sebagai seremoni pengukuhan kepengurusan, tetapi sebagai kontrak moral dengan sejarah.
Kita datang membawa nama generasi sebelumnya dan akan meninggalkan sesuatu bagi generasi sesudah kita. Maka, ketika nanti kita mengucapkan ikrar dan menerima mandat sebagai pengurus PP HPMS, sesungguhnya yang kita terima bukan sekadar jabatan. Kita menerima amanah. Kita menerima tanggung jawab.
Dan kita menerima sejarah yang harus kita lanjutkan.
Dari Sula untuk Indonesia. Semoga kepengurusan ini tidak hanya tercatat dalam sejarah HPMS karena pernah dilantik, tetapi dikenang karena pernah bekerja, pernah berpikir, pernah berjuang, dan pernah memberikan sesuatu yang berarti bagi Sula dan Indonesia.
Karena yang akan dikenang dari sebuah kepengurusan bukanlah berapa lama kita memegang jabatan, tetapi apa yang kita lakukan ketika jabatan itu berada di pundak kita.
Sanana JS coffe, 3 Oktober 2026.
