Oleh: Dr. Mohtar Umasugi ( Akademisi STAI Babussalam Sula )
BIDIKFAKTA – Membaca berbagai tanggapan masyarakat di media sosial, baik Facebook maupun WhatsApp, terkait kebijakan Kapolres Kepulauan Sula tentang larangan pemberian izin pesta ronggeng ( joget ) pada malam hari yang ditujukan kepada 78 kepala desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, saya justru berpikir: mengapa persoalan ini begitu ramai diperdebatkan?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh mengkritisi kebijakan kepolisian. Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, ada satu pertanyaan mendasar, mengapa kita begitu bersemangat memperdebatkan larangan izin pesta ronggeng ( joget ), sementara begitu banyak persoalan mendasar di daerah ini justru tidak mendapatkan perhatian yang sama?
Mengapa kita tidak seramai ini memperbincangkan terbatasnya lapangan pekerjaan bagi anak-anak negeri? Bagaimana dengan persoalan rekrutmen PPPK paruh waktu, nasib tenaga honorer, kesempatan kerja generasi muda, dugaan korupsi, transparansi anggaran, serta semakin sulitnya perputaran ekonomi masyarakat?
Mengapa persoalan-persoalan tersebut tidak menjadi perdebatan publik dengan energi yang sama?
Saya memahami bahwa pesta ronggeng ( joget ) merupakan bagian dari ruang sosial dan hiburan masyarakat. Di dalamnya terdapat interaksi sosial, tradisi, bahkan aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, setiap kebijakan pembatasan perlu dikomunikasikan secara baik, memiliki pertimbangan yang jelas, serta memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila terdapat pertimbangan Kamtibmas yang mendasari kebijakan tersebut, tentu perlu dihormati. Kebebasan menyelenggarakan hiburan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga keamanan bersama.
Dalam perspektif sosiologi, Robert D. Putnam menjelaskan pentingnya modal sosial berupa kepercayaan, partisipasi, dan jaringan sosial dalam membangun kehidupan kolektif. Artinya, masyarakat tidak cukup hanya ramai dalam perdebatan, tetapi harus mampu membangun kesadaran bersama untuk mengawal kepentingan publik.
Jika persoalan ini dilihat dari perspektif Islam, sesungguhnya ada nilai fundamental yang perlu menjadi pedoman. Islam mengajarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip _dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih_ , yakni menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 90 memerintahkan manusia berlaku adil, berbuat kebajikan, dan melarang kemungkaran serta permusuhan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa menjaga ketertiban merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Namun, memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat juga merupakan kewajiban moral.
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap pemimpin adalah pemegang amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ( _HR. Bukhari dan Muslim)._ Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memastikan masyarakat tertib, tetapi juga berkewajiban menghadirkan lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Menurut saya, akan menjadi ironi apabila energi sosial kita habis untuk memperdebatkan persoalan hiburan masyarakat, sementara persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan masa depan generasi muda justru luput dari perhatian.
Kabupaten Kepulauan Sula membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga memiliki skala prioritas dalam mengawal pembangunan. Kritik terhadap kepolisian tetap penting, sebagaimana kritik terhadap pemerintah daerah dan seluruh pemegang amanah publik juga tidak boleh berhenti.
Jangan sampai kita begitu sibuk memperdebatkan bagaimana masyarakat tidak membuat keributan pada malam hari, tetapi lupa memikirkan bagaimana masyarakat bisa keluar dari kesulitan ekonomi pada siang hari.
Sebab, ketertiban tanpa kesejahteraan belum cukup menghadirkan kemaslahatan. Keamanan harus dijaga, keadilan harus diperjuangkan, dan amanah kekuasaan harus terus diawasi.
Mengakhiri tulisan ini, saya ingin menitipkan “Sula tidak hanya membutuhkan masyarakat yang pandai berkomentar di media sosial, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif, keberanian intelektual, dan partisipasi publik untuk memperjuangkan masa depan daerah”.
Salam akal sehat.








