BIDIKFAKTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bela Yai Maluku Utara meminta Polda Maluku Utara mengawal penanganan dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Sula serta menyelidiki dugaan persoalan pembalakan hutan di Pulau Mangoli.
Desakan itu disampaikan, Rasman Buamona, S.H, Direktur YLBH Bela Yai Maluku Utara menyusul adanya laporan penyelundupan BBM bersubsidi yang diduga terjadi di SPBU Kompak Desa Sama, Kecamatan Sulabesi Timur, pada 17 Oktober 2026.
Menurut YLBH Bela Yai, dugaan peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Kepulauan Sula pada 22 Oktober 2026 dan kini diminta ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Rasman, mengatakan penanganan dugaan penyalahgunaan atau penyelundupan BBM bersubsidi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan unsur pidana.
“Negara menyediakan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM akibat adanya dugaan praktik penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak sesuai peruntukannya,” ucap Rasman, kepada wartawan, Jumat (13/11/26).
Selain itu, ia juga menyinggung penanganan kasus dugaan pengangkutan BBM dari wilayah Pas Ipa menuju Kabupaten Pulau Taliabu yang sebelumnya berujung pada kecelakaan laut di sekitar Selat Capalulu.
Atas hal itu, aparat diminta tidak hanya fokus pada peristiwa kecelakaan laut, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan pengangkutan BBM tersebut secara hukum dan transparan.
Rasman juga menyoroti aktivitas pengolahan dan pemanfaatan kayu di wilayah Pulau Mangoli yang dikaitkan dengan CV Anugerah Empat Mangoli Mandiri (AEMM).
Kata Rasman, masyarakat di Desa Capalulu dan Pas Lal, Kecamatan Mangoli Tengah, belum memperoleh informasi secara terbuka mengenai jenis dan jumlah kayu yang diolah maupun mekanisme pemanfaatannya.
Lembaga bantuan hukum ini mempertanyakan nilai pembayaran kayu kepada masyarakat yang, menurut informasi mereka, berada di kisaran Rp60 ribu per meter kubik.
YLBH Bela Yai meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan dilakukan sesuai perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.
Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap dampak lingkungan yang berpotensi ditimbulkan dari aktivitas tersebut.
“Jika terjadi kerusakan lingkungan, masyarakat di sekitar kawasan yang akan merasakan dampak langsungnya,” kata Rasman.
Atas dasar itu, YLBH Bela Yai Maluku Utara meminta Kapolda Maluku Utara mengambil dua langkah berikut:
Pertama, mengawal dan mengevaluasi penanganan laporan dugaan penyelundupan BBM yang sedang ditangani Polres Kepulauan Sula. Kedua, meminta aparat berwenang memanggil dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan, termasuk Jawal Fokaaya dan Roby Liem, terkait proses pemanfaatan kayu dan dugaan aktivitas pembalakan di wilayah Desa Capalulu dan Pas Lal.
YLBH Bela Yai menegaskan, seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif, profesional, serta sesuai hukum.
Disisi lain, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan atau tanggapan yang dimuat dari pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan YLBH Bela Yai terkait dugaan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak.
