bidikfakta.id – TERNATE// Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono diminta panggil dan periksa Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan karena diduga mengarahkan anggotanya untuk melakukan tindakan represif dan premanisme terhadap Ketua DPD GPM Maluku Utara Sartono Halek dan masa aksi di depan kantor Bupati Halsel, pada Rabu 7 Mei 2025.
Kepada media ini Sartono mengatakan bahwa ia dan Ketua DPC GPM Halmahera Selatan dikeroyok aparat kepolisian dan Satpol-PP saat menggelar aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban paket proyek pembangunan jalan lintas pulau makian senilai Rp7,8 miliar yang mangkrak.
Kata dia proyek tersebut dikerjakan sejak tahun 2023 namun hingga saat ini belum rampung. Selain itu dalam kasus ini juga diduga adanya gratifikasi dalam proses tender proyek yang menyeret oknum pejabat Daerah Halmahera Selatan dan aparat penegak hukum.
Sartono bilang selain Harmain Rusli Ketua DPC GPM Halmahera Selatan sejumlah masa aksi turut mendapat perlakuan kekerasan dari anggota Kepolisian dan Satpol-PP di Halmahera Selatan saat aksi tadi.
“Olehnya saya minta Kapolda Maluku Utara dan Bidpropam segera panggil Kapolres AKBP Hendra Gunawan untuk mempertanggungjawabkan tindakan represif yang dilakukan bawahannya kepada masa aksi dan proses hukum oknum yang bersangkutan,” desaknya.
Kapolda juga harus panggil dan periksa PPK, Kadis PUPR dan Kontraktor proyek Jalan Lintas Pulau Makian untuk diproses hukum,”tutupnya.
Terpisah Ketua DPC GPM Halmahera Selatan Harmain Rusli juga menuntut proses hukum yang adil atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Satpol-PP terhadap masa aksi.
“Negara tidak boleh diam saat rakyat dipukuli karena menyuarakan keadilan. Kapolda harus tegas dan kasus ini akan kami laporkan ke Bidpropam Polda Maluku Utara,” tegasnya.
Sementara sampai berita ini ditayangkan Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan masih dalam upaya konfirmasi wartawan begitu juga dengan Kasatpol-PP setempat.
