BIDIKFAKTA – Aroma tak sedap kembali tercium dari Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara. Kali ini, dugaan serius mengarah pada pengambilalihan paksa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) milik Fraksi Demokrat oleh Fraksi PKS. Yang mengejutkan, praktik ini diduga difasilitasi oleh oknum di lingkungan Sekretariat DPRD.
Nama Isman Abbas, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD, ikut terseret dalam pusaran dugaan ini, bersama dengan Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam, dan Kepala Dinas Perkim, Musyrifah Alhadar.
Dugaan ini pertama kali mencuat dari pernyataan La Putu, anggota DPRD dari Fraksi PKS, yang secara terbuka menyebutkan bahwa pengalihan Pokir ini dilakukan oleh bagian sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara.
“Pokir yang sejatinya milik Demokrat ini tiba-tiba dialihkan ke PKS. Terkait ini diatur oleh bagian sekretariat DPRD,” ujar La Putu saat dikonfirmasi wartawan pada, Selasa (16/9/25) kemarin.
Namun, kendati isu ini telah menjadi perbincangan hangat di internal legislatif dan eksekutif daerah. Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam, memilih bungkam. Beberapa kali dihubungi awak media, ia enggan memberikan komentar. Sikap serupa juga ditunjukkan Kepala Dinas Perkim, Musyrifah Alhadar.
Keduanya dinilai sebagai aktor kunci dalam proses penginputan program Pokir ini ke sistem perencanaan pembangunan daerah. Publik meminta tindak tegas bila terjadi manipulasi dan keterkaitan hubungan politik didalamnya antara La Putu dan pihak dinas serta kontraktor yang melaksanakan kegiatan kerja ini.
Kasus ini secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan hak konstitusional legislator. “Pokir adalah bentuk representasi aspirasi rakyat yang dititipkan melalui wakilnya. Jika ini dimainkan, maka kepercayaan publik bisa hancur.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Sekwan maupun pihak eksekutif terkait dugaan pengalihan Pokir ini. DPRD Provinsi Maluku Utara pun didesak segera membentuk tim khusus investigasi untuk menelusuri dalang di balik polemik ini.
