Oleh: Mohtar Umasugi
BIDIKFAKTA – Kopi pagi ini terasa pahit—bukan karena ampasnya terlalu pekat, melainkan karena kenyataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula yang semakin menunjukkan wajah paradoksal: sukses di atas laporan, namun gagal menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Setiap tahun, pemerintah daerah memamerkan capaian pembangunan dalam berbagai forum resmi. Laporan keuangan disusun rapi, angka pertumbuhan ekonomi dipresentasikan naik, dan proyek-proyek fisik terus diresmikan dengan seremoni meriah. Namun di sisi lain, realitas sosial ekonomi masyarakat masih jauh dari kata sejahtera. Harga beras naik, daya beli melemah, dan roda ekonomi rakyat nyaris tak bergerak.
Mohtar Umasugi Akademisi STAI Babusalam Sula. (Bidikfakta.id).
Sejumlah media online lokal memberitakan kegiatan panen padi bersama kelompok tani. Peristiwa itu seharusnya menjadi kabar gembira. Tapi anehnya, di tengah panen yang diklaim berhasil, harga beras justru melonjak tajam di pasar. Petani tetap mengeluh karena biaya produksi tinggi, sementara masyarakat di perkotaan kesulitan menjangkau harga kebutuhan pokok.
Pertanyaannya sederhana, di mana hasil nyata dari pembangunan sektor pertanian yang selalu dibanggakan dalam laporan tahunan? Mengapa ketika panen melimpah, harga beras justru naik?
Lebih ironis lagi, ketika kondisi ini dijawab dengan kebijakan pasar murah. Pemerintah seolah menemukan solusi cepat: membuka lapak sementara, menjual bahan pokok di bawah harga pasar, lalu menyebutnya sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil. Tapi mari kita bertanya jujur — apakah menjawab permasalahan kenaikan harga hanya dengan membuat pasar murah?
Pasar murah memang menolong sebagian warga untuk sesaat, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Ia hanya menenangkan kegelisahan publik sementara, tanpa memperbaiki sistem distribusi pangan, tata niaga, dan kontrol harga yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, wajar jika publik bertanya: apa kerja Kabag Ekonomi? Bukankah tugas utamanya membaca dinamika pasar, mengantisipasi gejolak harga, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah? Dan apa kerja Kadis Perindagkop? Mengapa distribusi bahan pokok dan kebijakan perdagangan lokal tidak mampu mencegah kenaikan harga yang membebani masyarakat?
Apakah keduanya hanya sibuk menghadiri seremoni panen dan rapat koordinasi tanpa turun langsung merasakan realitas ekonomi rakyat di pasar atau di desa-desa?
Pemerintah di Sula hari ini tampak lebih sibuk membangun persepsi ketimbang menjawab kebutuhan. Pemerintah terlalu fokus pada seremoni dan pencitraan politik—memperindah laporan, memperbesar baliho, dan memoles narasi keberhasilan. Sementara itu, rakyat kecil masih berjuang menghadapi mahalnya harga pangan, sulitnya lapangan kerja, dan minimnya perputaran uang di pasar lokal.
Paradoks ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan kita kehilangan arah. Pembangunan bukan lagi alat untuk menyejahterakan rakyat, tetapi menjadi panggung politik yang penuh simbol dan pencitraan.
Padahal, esensi pembangunan sejati adalah menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat: harga bahan pokok stabil, petani berdaya, pedagang tumbuh, dan lapangan kerja terbuka. Pembangunan sejati tidak lahir dari seremoni, tetapi dari nurani.
Kini, sudah saatnya masyarakat Sula membuka mata dan menyadari bahwa selama ini kita telah dibuai—bahkan dibodohi—oleh narasi keberhasilan yang dibangun pemerintah. Kita digiring untuk percaya bahwa pembangunan telah berhasil, padahal realitasnya masih jauh dari sejahtera. Kesadaran kolektif inilah yang penting: bahwa perubahan tidak akan lahir dari mereka yang sibuk menipu diri dengan laporan indah, tetapi dari rakyat yang berani menuntut keadilan pembangunan yang sesungguhnya.
Kopi pagi ini menutup renungan dengan satu pesan: selama kita masih diam, paradoks pembangunan akan terus hidup; tetapi ketika kesadaran rakyat tumbuh, maka ilusi keberhasilan itu akan runtuh dengan sendirinya.
