BIDIKFAKTA – Pernyataan Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Widya Mus, terkait hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) memicu reaksi keras di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Fraksi Gerakan Kebangkitan Keadilan dan Demokrasi (GK2RD) bahkan mendorong DPRD mempertimbangkan penggunaan hak angket untuk menguji persoalan tersebut.
Anggota DPRD Pulau Taliabu dari Fraksi Hanura, Siliwanus Tono Himalaya, menilai pernyataan Bupati Salsabila tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, persoalan hak politik menyangkut hak konstitusional warga negara.
Menurut Siliwanus, kepala daerah tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan boleh atau tidaknya seseorang menggunakan hak politiknya.
“Bupati tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hak politik warga negara. Apalagi jika kebijakan atau pernyataan tersebut mengarah pada pembatasan hak politik ASN. Ini persoalan serius yang harus dilihat berdasarkan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan,” tegas Siliwanus, Senin (16/11/26).
Ia menjelaskan, ASN memang terikat prinsip netralitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun, netralitas tidak serta-merta menghilangkan hak konstitusional ASN sebagai warga negara.
Karena itu, menurut dia, harus ada batas yang jelas antara kewajiban ASN menjaga netralitas dan hak politik yang dijamin konstitusi.
Siliwanus menegaskan, DPRD tidak boleh tinggal diam ketika muncul persoalan yang berpotensi menyangkut pembatasan hak konstitusional masyarakat.
Ia meminta DPRD menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan pemerintah daerah sekaligus menguji dasar hukum pernyataan Bupati Salsabila tersebut.
Bahkan, apabila memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan tata tertib, DPRD dinilai patut mempertimbangkan penggunaan hak angket. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar konflik politik antara legislatif dan eksekutif, melainkan bagian dari upaya memastikan kepala daerah menjalankan kewenangan sesuai koridor hukum.
“DPRD harus menggunakan kewenangan kelembagaannya secara bijak. Jangan sampai hak politik warga negara justru menjadi objek pembatasan melalui pernyataan atau kebijakan yang tidak memiliki dasar kewenangan,” tukas politisi Hanura tersebut.
Diketahui, Fraksi GK2RD merupakan fraksi gabungan di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang terdiri dari Partai Hanura, Gerindra, PKS, dan PKN.





