OLEH :Arvicral Arman, Mahasiswa Isdik Kieraha Maluku Utara.
OPINI BIDIKFAKTA – Para investor berlomba-lomba untuk menggerakkan kekuatan financial yang dimiliki untuk mengurus legalitas menambang nikel, melalui pengajuan pengurusan izin usaha pertambangan (IUP).indonesia dalam hal ini menjadi negara dengan tujuan investasi yang menjadi “primadona”, alasannya karena 23% cadangan di dunia, untuk Indonesia memiliki sumber daya nikel yang begitu besar
Sayangnya di balik ikhtiar para investor ini, semangat yang dibangun masih murni berlandaskan kepentingan kelompoknya (oligarki), dengan tujuan menjadi tikus yang akan mencengkeram tanah rakyat untuk kepentingan oligarki.
Dampak pertambangan yang sekarang terjadi khususnya di Maluku utara sangatlah negatif dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang begitu drastis
Kerusakan lingkungan di darat dan di laut yang terjadi di Maluku utara bukanlah sesuatu tragedi yang lucu untuk di lihat, rusaknya habitat flora dan fauna, biota laut/mutiara di dasar laut, dan perampasan ruang hidup masyarakat hanya karna kepentingan oligarki.
Pemerintah tampaknya kehilangan arah. Mereka lebih sibuk mengurus izin tambang dan melayani kepentingan investor daripada memperhatikan anak-anak di desa yang sekolahnya hampir hancur, petani yang tidak memiliki akses ke pasar, dan keluarga yang hanya bisa makan sekali setiap hari. Mereka tidak menyadari fakta bahwa masyarakat adat adalah sumber keberlanjutan dan bukan hambatan bagi pembangunan.
Masalah ini lebih dari sekadar masalah ekonomi; itu adalah tentang hubungan kekuasaan: siapa yang memiliki wewenang untuk menentukan jalan pembangunan dan siapa yang harus menanggung konsekuensi dari kemajuan tersebut. Pemerintah daerah seharusnya berfungsi untuk melindungi rakyat daripada membantu oligarki tambang. Keberlangsungan hidup dilindungi ketika masyarakat adat berbicara tentang tanah. Sayangnya, mereka lebih sering dipandang oleh pemerintah sebagai aset yang dapat diperdagangkan dengan angka keuntungan.
Jika masyarakat adat terus dikorbankan, kerusakan akan merugikan semua orang. Uang tambang tidak akan mampu membeli masa depan saat hutan hilang, laut tercemar, dan tanah kehilangan kesuburannya. Jadi, kita harus tetap bersuara, karena kegelapan hanya akan semakin pekat jika kita diam. Dan jika pemerintah terus berjalan tanpa arah, mereka akan lupa bahwa kekuasaan berasal dari rakyat yang memberi mandat, bukan dari meja perusahaan.
