BIDIKFAKTA – Ketua Organisasi Daerah (ORDA) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Kepulauan Sula, Mohtar Umasugi, menyayangkan ketidakhadiran seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa yang diundang dalam kegiatan Dialog Publik bertajuk “Refleksi 23 Tahun Kabupaten Kepulauan Sula: Antara Harapan dan Kenyataan” yang digelar di JS Coffee, Desa Fatcey, Kecamatan Sanana, pada Selasa, 2 Juni 2026 kemarin.
Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Kepulauan Sula tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur strategis daerah, yakni Wakil Bupati, Kapolres, perwakilan Kejaksaan Negeri Sanana, perwakilan DPRD, serta Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara. Dialog publik tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum, serta disiarkan secara langsung melalui media sosial.
Menurut Mohtar Umasugi, forum tersebut dirancang sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula selama 23 tahun terakhir. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan, kritik, dan harapan masyarakat terhadap kondisi pembangunan daerah saat ini.
“Kami sangat menyayangkan karena seluruh kepala OPD dan kepala desa yang diundang tidak menghadiri kegiatan ini. Padahal forum ini sangat penting untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah dan pelayanan publik di Sula kurang lebih 23 tahun terakhir,” ujar Mohtar.
Ia menegaskan bahwa dialog publik tersebut bukanlah forum untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan ruang terbuka untuk membahas berbagai capaian, hambatan, dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Kepulauan Sula.
Selain ketidakhadiran kepala OPD dan kepala desa, Mohtar juga menyoroti minimnya kehadiran anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa beberapa anggota DPRD telah menyampaikan alasan ketidakhadiran mereka.
“Kami memahami bahwa beberapa anggota DPRD sedang berada di luar daerah dalam rangka menjalankan tugas dan agenda yang telah terjadwal sebelumnya. Ada pula yang menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir akibat kepentingan penting lainnya. Oleh karena itu, kami menghargai komunikasi yang telah disampaikan,” katanya.
Dalam jalannya dialog, berbagai persoalan strategis pembangunan menjadi perhatian peserta dan masyarakat yang mengikuti siaran langsung. Mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah menjadi topik yang banyak dibahas.
Mohtar menilai bahwa momentum peringatan 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi secara jujur terhadap capaian dan kekurangan pembangunan daerah.
“Refleksi 23 tahun Kepulauan Sula harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pembangunan tidak hanya membutuhkan program dan anggaran, tetapi juga membutuhkan keterbukaan, partisipasi, dan kemauan untuk mendengar suara masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penyelenggara, ORDA ICMI Kepulauan Sula berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Daerah ini dibangun oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, tantangan pembangunan yang ada juga harus dijawab secara bersama-sama melalui kolaborasi, komunikasi, dan komitmen yang kuat untuk kemajuan Kepulauan Sula,” tutup Mohtar.
