Refleksi Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026
Oleh: Sham Fokaaya
BIDIKFAKTA – Kesehatan sebagai Ukuran Masa Depan Sula, Hari Kesehatan Nasional (HKN) menjadi momentum untuk menyatukan semangat persatuan sesama sejawat yang berkomitmen dalam bidang pelayanan kesehatan. Beragam kegiatan telah dilakukan seperti upacara, jalan sehat, pemeriksaan kesehatan, atau kegiatan seremonial lainnya. HKN menjadi ruang refleksi untuk menilai sejauh mana kita selaku pelaksana pelayanan kesehatan hadir dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak, adil, terjangkau, dan berkualitas. Peringatan HKN ke-62 Tahun 2026 menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kembali tantangan pembangunan kesehatan di wilayah Kepulauan Sula.
Karakter geografis Kepulauan Sula menghadirkan persoalan yang tidak selalu sama dengan daerah lain. Masyarakat tersebar di dua pulau besar yaitu Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli, sementara pelayanan kesehatan membutuhkan tenaga yang cukup, fasilitas yang berfungsi, transportasi yang memadai, serta sistem rujukan yang dapat diandalkan. Jarak antarpulau, kondisi cuaca, akses jalan, dan keterbatasan sarana komunikasi dapat memengaruhi kecepatan masyarakat memperoleh pertolongan medis.
Tema HKN Tahun ini “Sehat untu Semua” mengingatkan bahwa kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Daerah yang ingin maju membutuhkan masyarakat yang sehat.
Masyarakat yang sehat membutuhkan sistem pelayanan yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah gedung puskesmas dan Rumah Sakit, alat kesehatan, kegiatan, atau anggaran yang telah digunakan. Ukuran terpentingnya adalah apakah masyarakat di dua pulau ini benar-benar dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik dan mudah ketika membutuhkannya.
Dalam konteks Kepulauan Sula, pemerataan pelayanan antara Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli perlu menjadi perhatian. Apakah masyarakat di kedua pulau memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pelayanan? Apakah tenaga kesehatan telah ditempatkan sesuai kebutuhan? Apakah pasien yang membutuhkan rujukan dapat mencapai fasilitas tujuan dengan aman dan cepat? Apakah Rumah Sakit Umum Sanana dan Rumah Sakit Pratama (RSP) FAM Dofa dapat menjadi pilihan pelayanan yang lebih dekat bagi masyarakat Sulabesi dan Mangoli? Beberapa pertanyaan tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan kepedulian agar pembangunan tidak berhenti pada keberhasilan administratif.
Dalam pandangan penulis, ada empat agenda penting yang perlu diperkuat: pemerataan tenaga kesehatan beserta kesejahteraannya, konektivitas pelayanan kesehatan di pulau Sulabesi dan Mangoli, Sistem rujukan yang mudah, serta memperkuat alternatif pelayanan di Pulau Mangoli. Keempatnya harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam membangun sistem kesehatan kepulauan yang adil.
Pemerataan Tenaga Kesehatan dan Upaya Kesejahteraannya
Tenaga kesehatan merupakan fondasi utama pelayanan. Bangunan puskesmas atau rumah sakit yang baik tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung tenaga medis dan tenaga kesehatan yang cukup, kompeten, serta hadir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerataan sumber daya manusia kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan di Kepulauan Sula.
Distribusi tenaga kesehatan tidak cukup didasarkan pada jumlah penduduk semata. Akan tetapi perlu mempertimbangkan luas wilayah, jarak antardesa dan antarkecamatan, kondisi transportasi, beban pelayanan, karakteristik penyakit, serta kebutuhan medis masyarakat. Wilayah kepulauan dengan akses terbatas membutuhkan kebijakan afirmatif agar masyarakat tidak mengalami kesenjangan pelayanan hanya karena tempat tinggalnya jauh dari pusat perkotaan.
Selain itu juga perlu dilakukan pemetaan kebutuhan secara berkala pada seluruh puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pemetaan itu perlu mencakup dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga laboratorium, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, serta tenaga pendukung. Hasil pemetaan harus diterjemahkan menjadi rencana penempatan, pemenuhan formasi, pola penugasan, dan kesinambungan pelayanan.
Pemerataan bukan sekadar menempatkan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan administratif. Pemerataan berarti memastikan tenaga tersebut tersedia pada waktu pelayanan dibutuhkan. Jangan sampai fasilitas telah tersedia, tetapi pelayanan tidak dapat dilakukan karena tenaga yang diperlukan tidak berada di tempat. Kepastian jadwal dokter, sistem pengganti ketika petugas berhalangan, dan koordinasi antarfasilitas menjadi bagian penting dari mutu pelayanan.
Di sisi lain, faktor pemerataan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga kesehatan. Petugas yang bekerja di wilayah kepulauan dapat menghadapi beban pengabdian yang lebih berat seperti biaya perjalanan dan biaya hidup selama ditempat tugas, cuaca yang tidak menentu, jarak dari keluarga, keterbatasan tempat tinggal, dan sarana kerja yang belum selalu memadai. Kondisi tersebut perlu dipertimbangkan dalam kebijakan penghargaan dan perlindungan tenaga kesehatan.
Kesejahteraan bukan berarti mengurangi semangat pengabdian. Sebaliknya, kesejahteraan merupakan bentuk penghargaan terhadap pekerjaan dan tanggung jawab profesional. Sebagai kuasa pengguna anggaran Dinas Kesehatan dapat mempertimbangkan insentif atau dukungan khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan kesulitan geografis, berdasarkan beban kerja, risiko, kebutuhan pelayanan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tenaga lain seperti guru dapat dukungan Anggaran untuk daerah terpencil (Dacil) dan sertifikasi, bisa juga dipertimbangkan untuk tenaga kesehatan memperoleh perlakuan yang sama apabila pertimbangan yang dipakai beban kerja yang diemban.
Kita perlu merenungkan bagaimana pelayanan dapat diminta maksimal apabila orang-orang yang menjalankannya belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebab kalau kebutuhan petugas selama ditempat tugas tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap pelayanan yang dilakukan. Oleh karen itu Sangat diperlukan menyusun peta jalan pemerataan tenaga kesehatan untuk Sulabesi dan Mangoli, disertai target yang terukur dan evaluasi berkala.
Konektivitas Pelayanan Kesehatan di Pulau Sulabesi dan Mangoli
Persoalan kesehatan Kepulauan Sula tidak dapat dilepaskan dari konektivitas wilayah. Dalam daerah kepulauan, transportasi bukan hanya urusan mobilitas, perdagangan, dan distribusi barang. Transportasi juga merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Bagi
warga yang bepergian biasa, keterlambatan kapal mungkin berarti bertambahnya waktu dan biaya. Namun, bagi pasien yang membutuhkan pertolongan segera, keterlambatan dapat meningkatkan risiko dan memperburuk kondisi.
Masih belum hilang dari ingatan kita, seorang ibu hamil dari pulau mangoli yang meninggal di perjalanan menuju Rumah Sakit akibat mengalami pendarahan dan komplikasi karena terlambat penanganan. Sulit dibayangkan juga bagaimana dengan pasien gangguan jantung, atau korban kecelakaan yang membutuhkan penanganan lanjutan. Ketersediaan dokter dan rumah sakit saja belum cukup apabila pasien tidak dapat mencapai fasilitas tersebut dengan aman dan cepat. Karena itu, konektivitas Pulau Sulabesi dan Mangoli harus dipandang sebagai kebutuhan strategis pembangunan kesehatan.
Perlu dipastikan juga layanan penyeberangan memiliki jadwal yang jelas, kepastian operasional, kapasitas yang memadai, keselamatan pelayaran, dan tarif yang terjangkau. Namun, sistem rujukan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada jadwal kapal penumpang reguler. Diperlukan mekanisme transportasi pasien, terutama untuk kondisi darurat, yang melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pemerintah kecamatan dan desa, serta dinas perhubungan.
Transportasi pasien berbeda dengan transportasi penumpang biasa. Kondisi pasien dapat berubah selama perjalanan sehingga sarana angkut, pendamping medis, perlengkapan kegawatdaruratan, dan prosedur keselamatan harus disesuaikan dengan kebutuhan klinis. Kita perlu menyiapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi sebelum pasien diberangkatkan, termasuk memastikan fasilitas penerima mengetahui kondisi pasien dan siap memberikan pelayanan.
Konektivitas harus dipahami sebagai investasi kemanusiaan. Kapal yang beroperasi, pelabuhan yang layak, jalan yang baik, dan komunikasi yang lancar bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa. Keberhasilan konektivitas kesehatan tidak cukup diukur dari frekuensi pelayaran. Ukurannya adalah seberapa jauh sistem tersebut membantu warga memperoleh pertolongan tepat waktu. Sebab laut tidak boleh menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan medis.
Sistem Rujukan yang Mudah
BPJS Kesehatan merupakan instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan mengurangi risiko beban biaya kesehatan. Namun, kepemilikan kartu JKN tidak otomatis menghilangkan seluruh hambatan. Masyarakat tetap membutuhkan informasi yang jelas, prosedur yang mudah dipahami, kepastian fasilitas tujuan, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis.
Bagi warga yang tinggal di Pulau Mangoli, proses rujukan dapat melibatkan perjalanan laut, biaya transportasi, kebutuhan pendamping, dan ketidakpastian mengenai fasilitas yang akan menerima pasien. Ketika sedang sakit, keluarga seharusnya tidak dibiarkan berjuang sendiri menghadapi persoalan administrasi dan komunikasi. Sistem rujukan harus membantu pasien memperoleh pelayanan yang tepat, bukan menambah beban yang sebenarnya dapat dicegah.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan rujukan. Rujukan perlu memperhatikan kebutuhan medis pasien, kemampuan fasilitas kesehatan, aksesibilitas, jarak dan waktu tempuh, mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kondisi geografis. Dengan demikian, rujukan tidak semata-mata dipahami sebagai urutan administratif, tetapi sebagai proses memastikan pasien memperoleh pelayanan yang sesuai.
Diwilayah dengan kendala jaringan internet atau gangguan sistem elektronik, harus diberlakukan mekanisme alternatif yang diperbolehkan oleh ketentuan. Teknologi informasi seharusnya mempermudah koordinasi, bukan menjadi penghalang ketika sistem mengalami gangguan.
Ada beberapa langkah yang dapat diperkuat. Pertama, memberikan informasi yang sederhana dan konsisten mengenai alur rujukan, persyaratan administrasi, hak peserta, dan fasilitas tujuan. Kedua, memastikan komunikasi antara fasilitas pengirim dan penerima sehingga pasien tidak melakukan perjalanan tanpa kepastian pelayanan. Ketiga, memperkuat penanganan kegawatdaruratan dengan mengutamakan keselamatan dan kebutuhan klinis pasien sesuai ketentuan.
Keempat, menyediakan saluran informasi atau petugas penghubung yang dapat membantu keluarga memahami proses rujukan. Kelima, meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, RSUD Sanana, RSP FAM Dofa, BPJS Kesehatan, dan fasilitas rujukan lain.
Masyarakat perlu mengetahui layanan apa yang tersedia di setiap fasilitas kesehatan, bagaimana prosedur mengaksesnya, serta kapan pasien perlu dirujuk lebih lanjut. Informasi ini penting agar pasien tidak berpindah-pindah fasilitas tanpa arah yang jelas.
Kita perlu bergerak dari pola pikir bahwa pasien harus memahami sendiri sistem yang rumit menuju sistem pelayanan yang memberikan pendampingan dan informasi secara memadai. Tentu, prosedur rujukan tetap harus mengikuti aturan medis dan regulasi. Namun, prosedur tersebut harus dijelaskan secara manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. BPJS Kesehatan bukan sekadar kartu dalam dompet, tapi merupakan jaminan perlindungan yang harus dapat digunakan sesuai hak peserta ketika pelayanan dibutuhkan.
Memperkuat Alternatif Pelayanan Pulau Mangoli
Masyarakat Pulau Mangoli tidak boleh merasa sebagai warga kelas dua hanya karena dipisahkan oleh laut. Hak memperoleh pelayanan kesehatan tidak boleh ditentukan oleh lokasi tempat tinggal atau kemampuan ekonomi seseorang.
Keberadaan Rumah Sakit Pratama FAM Dofa di Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, memiliki arti strategis bagi masyarakat Pulau Mangoli. Fasilitas ini berpotensi memperpendek jarak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lanjutan. Selama ini, kebutuhan pelayanan yang tidak dapat ditangani di fasilitas tingkat pertama dapat mengharuskan pasien menempuh perjalanan menuju Sanana atau wilayah lain. Dimana jarak, cuaca, biaya, dan ketersediaan transportasi menjadi tantangan tersendiri. Oleh arena itu, RSP FAM Dofa perlu dipandang sebagai bagian penting dari pemerataan pelayanan, bukan hanya sebagai bangunan fisik.
Strategi penguatan pelayanan rumah sakit tersebut harus dimulai dengan memastikan kecukupan dan pemerataan tenaga kesehatan, baik tenaga medis, tenaga non medis, maupun tenaga pendukung lainnya, disertai pengembangan pelayanan spesialis melalui kunjungan berkala atau kerja sama dengan rumah sakit umum Sanana atau Rumah Sakit lain sesuai kebutuhan, kemampuan fasilitas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pemetaan kemampuan pelayanan secara transparan agar masyarakat mengetahui jenis layanan yang tersedia dan layanan yang membutuhkan rujukan lanjutan.
Kesiapan sarana dan prasarana, alat kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta pembiayaan operasional juga harus menjadi prioritas. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, disarankan agar Dinas Kesehatan dapat mengembangkan pola kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan alat kesehatan melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan dan sesuai ketentuan.
Selanjutnya, penguatan pelayanan harus didukung oleh kemudahan akses dan transportasi pasien dari desa-desa sekitar, serta sistem rujukan yang terintegrasi antara RSP FAM Dofa, RSUD Sanana, dan rumah sakit lainnya. Setiap fasilitas kesehatan harus saling melengkapi bukan menjadi pesaing, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan tanpa hambatan geografis yang berlebihan.
Selain itu sangat penting juga memastikan kepastian kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang terjangkau dan berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut perlu disertai transparansi informasi mengenai ketersediaan tenaga kesehatan, jadwal pelayanan, fasilitas, obat-obatan, dan status kerja sama BPJS. Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan di rumah sakit tersebut tidak hanya diukur dari keberadaan bangunan dan fasilitas, tetapi dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau, aman, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Pulau Mangoli.
RSP FAM Dofa harus menjadi bukti bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berpusat di Sanana. Masyarakat Mangoli juga berhak memperoleh pelayanan yang lebih dekat, aman, dan terjangkau. Jangan biarkan rumah sakit hanya dikenang sebagai proyek pembangunan. Jadikan fasilitas tersebut sebagai tempat masyarakat mendapatkan pertolongan sesuai kemampuan pelayanan yang tersedia.
Sudah saatnya kita harus memiliki peta jalan pembangunan kesehatan di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli yang memuat dokumen tentang kebutuhan tenaga kesehatan, kapasitas fasilitas dan kondisi akses antar wilayah dan prioritas berdasarkan tingkat kesulitan geografis.
Selain itu kita juga membutuhkan pendekatan lintas sektor. Ketika pasien kesulitan menyeberang, persoalannya juga berkaitan dengan perhubungan. Ketika akses jalan menuju rumah sakit sulit, persoalannya berkaitan dengan infrastruktur. Maka koordinasi antara organisasi perangkat daerah dan fasilitas kesehatan harus dibangun secara rutin, bukan hanya ketika muncul persoalan.
Pembangunan kesehatan bukan sekadar menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan atau tenaga kesehatan. Pemerintah desa, sektor perhubungan, sektor infrastruktur, BPJS Kesehatan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan warga memiliki peran masing-masing. Kolaborasi diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di pulau mangoli dan pulau Sulabesi.
Akhinya, HKN bukan hanya ruang untuk menyampaikan keberhasilan, tetapi diharapkan menjadi kesempatan untuk mendengar pengalaman warga, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Ukuran keberhasilan bukan hanya laporan kegiatan, tetapi perubahan yang dirasakan masyarakat.
Kita ingin suatu hari nanti masyarakat di pelosok Pulau Mangoli tidak diliputi kecemasan berlebihan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Jangan lagi ada pasien yang diangkut dengan gerobak menuju puskesmas sementara puluhan sirine ambulans mengaung beriringan menyambut HKN.
Harapan itu hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang nyata. Jadikan kesehatan sebagai investasi utama masa depan Sula. Kepada tenaga kesehatan, pengabdian yang diberikan patut dihargai dengan dukungan dan perlindungan yang layak. Kepada masyarakat, mari menjaga kesehatan sekaligus berpartisipasi mewujudkan masyarakat sehat. Kepada seluruh pemangku kepentingan, mari membangun kerja sama agar tidak ada warga yang tertinggal hanya karena persoalan geografis.
Sehat untuk Semua diharapkan bukan sekadar slogan. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama. HKN ke-62 harus menjadi momentum untuk mengubah refleksi menjadi aksi, harapan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi pelayanan yang nyata.
Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-62 Tahun 2026. Sehat untuk Semua.
SEHAT HARI INI, SULA MASA DEPAN !!!
